The research summary can be read here. Digital transformation in public services in Indonesia cannot be separated from the important role of data. Effective and efficient public services, from planning, and implementation to service evaluation, rely on accurate data. The ability to carry out actual analysis from various data sources is key for the government…
Research Summary – Data Governance and Public Service Delivery during COVID-19 Pandemic
The full research report can be read here. Digital transformation in public services in Indonesia cannot be separated from the important role of data. Effective and efficient public services, from planning, and implementation to service evaluation, rely on accurate data. The ability to carry out actual analysis from various data sources is key for the…
Indonesia Cultural Cities Profile
The Indonesian Cultural Cities Profile reports aim to provide information and an overview of fourteen Indonesian cities, outlining their cultural diversity, population, heritage, assets and policies. The reports provide introductory information on the cities’ history, demographics and unique cultural practices, including the nature and scale of cultural, creative and digital policies and economy that exists…
Mengobarkan Inovasi, Mengorbankan Standar Mutu: Telaah Isu Iptek, Riset, dan Inovasi dalam UU Cipta Kerja
Salah satu elemen penting bagi inovasi dan penerapannya adalah kerangka regulasi. Pengesahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK) tidak terkecuali, juga berpengaruh bagi inovasi di Indonesia. Dalam UU CK, aspek ilmu pengetahuan & teknologi (iptek), riset, dan inovasi ditemukan dalam 29 pasal yang tersebar dalam 10 bab. Ini mencakup 7 pasal…
[IPG Talks] Iptek, Riset, dan Inovasi dalam UU Cipta Kerja
Undang-Undang (UU) Cipta Kerja atau Omnibus Law Cipta Kerja telah resmi disahkan pemerintah. Salah satu klaster yang terdapat dalam UU Cipta Kerja menyentuh perihal iptek, riset, dan inovasi. Telaah menyeluruh terhadap dampak UU Cipta Kerja pada iptek, riset, dan inovasi perlu dilakukan untuk memberikan gambaran dan menjadi basis pertukaran wawasan dalam upaya pengembangan ekosistem pengetahuan…
Strengthening the Bridge towards Inclusive Policymaking: A Collective Learning with Six Civil Society Organisations
This synthesis report titled “Strengthening the Bridge towards Inclusive Policymaking: A Collective Learning with Six Civil Society Organisations” came as a form of public accountability for the CIPG programme called “Echoing Evidence: Using Action Research for Inclusive Participation”. This report contains learning analyses by CIPG while undertaking the aforementioned programme between August 2017 until August…
Menggaungkan Suara Marginal: Cerita dari Kawasan Timur Indonesia
Pembuatan kebijakan publik idealnya dilakukan secara integral, menyeluruh pada setiap aspek yang berpengaruh. Partisipasi publik merupakan prasyarat absolut untuk memastikan proses tersebut berjalan secara inklusif. Maka, perumusan kebijakan publik berbasis bukti, terutama dalam konteks lokal, perlu didorong dengan mendasarkan pertama-tama pada pengetahuan lokal oleh para aktor lokal. Walaupun demikian, warga, khususnya yang terpinggirkan, tampak kesulitan…