Research Report

Peneliti: Rinaldi Camil, Natasha H. Attamimi, dan Klara Esti

Dengan pengguna aktif mencapai 106 juta dan pertumbuhan pengguna aktif mencapai 34% (We Are Social, 2016), media sosial di Indonesia tumbuh menjadi pasar yang menarik secara ekonomis maupun politis. Peluang meraup untung maupun menggaet massa ini lantas dimanfaatkan oleh berbagai aktor, mulai dari industri periklanan hingga para pemain politik. Para pelaku ini menyuarakan kepentingannya dengan kicauan berbayar. Konon, pengicaunya adalah tokoh yang dinilai punya pengaruh–atau yang belakangan ini kerap disebut dengan istilah buzzer.

Gaduh Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2012 dan panasnya Pemilu Presiden 2014 yang diwarnai penyebaran informasi palsu (hoax) dan polarisasi warga adalah cermin besarnya pengaruh buzzer dalam membentuk percakapan di ranah daring. Fenomena buzzer di media sosial telah mengaburkan batas antara voice (suara warga) dengan noise (kondisi bising). Belakangan, menjamurnya akun-akun buzzer–dengan beragam jenis dan motifnya–kian tak terkendali. Gagasan bahwa media sosial berkontribusi besar sebagai sarana partisipasi warga dalam pembangunan mulai terancam. Sayangnya, upaya untuk memperkuat ruang publik terkendala oleh minimnya pemahaman mengenai apa itu buzzer dan dalam konteks apa buzzer mampu memengaruhi opini publik.

Penelitian ini berupaya untuk menjawab pertanyaan kunci tentang proses seseorang menjadi buzzer, karakter umum buzzer, serta bagaimana buzzer beroperasi, termasuk di dalamnya adalah lanskap industri buzzing. Pada akhirnya, fenomena buzzer penting dipahami secara utuh agar publik mampu menilai sejauh mana buzzer bisa ditempatkan dalam koridor demokrasi, sekaligus mengambil langkah-langkah yang perlu untuk memperkuat ruang-ruang publik.

Ringkasan laporan riset (Bahasa Indonesia) dapat diunduh pada tautan ini.

 

Author: Fajri Siregar, Leonardus K. Nugraha, Mona Luthfina Usmani, and Wirawan Agahari

English
This report examines the implementation of Open Government on the regional level in the Indonesian context. By looking at the cases of Mojokerto, Pontianak and Tangerang, this research suggests several factors that might decisive in the outcome of Open Government in general.

Bahasa Indonesia
Laporan ini menelaah implementasi Open Government pada tingkat pemerintah daerah di Indonesia. Dengan menggunakan Mojokerto, Pontianak dan Tangerang sebagai studi kasus, kajian ini menawarkan beberapa kemungkinan faktor sukses yang menentukan keberhasilan Open Government secara umum.

Download the report here English and Bahasa Indonesia

Author: Leonardus K. Nugraha, Klara Esti, and Mona Luthfina Usmani

English
This document offers a tool for policy makers, creative practitioners, or the leaders in grass root to elevate the understanding and awareness on creative economy unique ecology. Using Makassar and Surabaya as case studies, the module is designed to diagnose creative economy activities based on economic potential and contribution of each city

Bahasa Indonesia
Dokumen ini menawarkan sebuah sarana bagi para pembuat kebijakan, para praktisi kreatif, maupun para pemimpin di tingkat akar rumput untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan ekologi unik ekonomi kreatif. Menggunakan studi kasus Makassar dan Surabaya, modul ini dirancang untuk melakukan diagnosis terhadap aktivitas ekonomi kreatif sesuai potensi dan kontribusi perekonomian masing-masing kota.

Download the report here English and Bahasa Indonesia

 

Author: Ferzya Farhan and Daya C. Sudrajat

English

Lessening the inequality among people and ensures the ecosystem balance is a key priority in Inclusive Development (ID). Its cover economic, social, ecological and citizen rights aspect. Inclusive development is a universal term that’s not only for emerging and developing countries but also for developed one. For Indonesia, lessening the inequality is a primary concern when one of founding fathers lay the economic foundation. In fact, the Gini Ratio of Indonesia still show a large gap, pointing 0.394 in 2016.

Cooperative, as historically proven, offers such alternative: playing important economic and social roles in developed as well as developing countries. However, it often becomes an ‘invisible citizen’ compared to corporation. Cooperative concept of ‘community self-help’ can be used to tackle poverty, raising prosperity, implementing democratic participation as well as equality. Therefore, cooperative become an important issue towards inclusive development.

Cooperatives in Indonesia, of course, are diverse. This research will focus on the cooperative movement as a mean of ‘kooperasi’ to draw a distinction with ‘koperasi’ which commonly used by Indonesian. The cooperative movement (kooperasi) is a ‘self-organised’ cooperative that put ideology above profit. This research aims to take a closer look to the contributions of kooperasi to inclusive development, and how policy and innovation influence the existence of cooperatives.

 

Bahasa Indonesia

Mengurangi ketidaksetaraan diantara masyarakat dan memastikan keseimbangan ekosistem merupakan prioritas utama dalam pembangunan inklusif. Pembangunan inklusif terdiri dari empat aspek, yakni ekonomi, sosial, ekologi dan hak-hak sipil. Pembangunan inklusif adalah istilah universal yang tidak hanya berlaku bagi negara berkembang, tetapi juga untuk negara maju. Bagi Indonesia, mengurangi ketidaksetaraan telah menjadi perhatian utama sejak Indonesia merdeka. Walaupun kini, rasio Gini Indonesia masih menunjukkan kesenjangan yang besar – 0,394 pada tahun 2016.

Koperasi, bukan hal baru dalam sejarah Indonesia dan dunia. Namun, kerap menjadi ‘warga yang tak terlihat’ apabila dibandingkan dengan korporasi. Padahal konsep koperasi akan ‘swadaya masyarakat’ dapat digunakan untuk mengatasi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan menerapkan partisipasi demokratis serta kesetaraan.

Koperasi di Indonesia tentu saja beragam. Penelitian ini akan berfokus pada gerakan koperasi sebagai sarana ‘ko-operasi’ untuk menarik perbedaan dengan ‘koperasi’ yang biasa digunakan oleh masyarakat Indonesia. Kooperasi adalah koperasi ‘mandiri’ yang menempatkan ideologi di atas laba. Penelitian ini bertujuan untuk melihat lebih dekat kontribusi kooperasi terhadap perkembangan inklusif, dan bagaimana kebijakan dan inovasi mempengaruhi keberadaan

Laporan lengkap riset (Bahasa Inggris) dapat diunduh pada tautan ini

Ringkasan laporan riset (Bahasa Indonesia) dapat diunduh pada tautan Cooperative’s contributions towards inclusive development

Commissioned by: Global Partners Digital

Author: Leonardus K. Nugraha and Dinita A. Putri

According to Internet Live Stats, Indonesia has 53,236,179 internet users – the 12th largest population of active internet users in the world. In terms of social media activities, Indonesia is considered highly connected and active. Today, Indonesia has the 4th largest Facebook user base and the 5th largest Twitter user base in the world. Combined with the growth of the e-commerce market, these numbers alone are sufficient to highlight the importance of ICT sector in Indonesia.

A growing reliance on ICTs also poses an increase in risk – evoking the old truism that technology can be both enabling and threatening. Having a comprehensive system that protects both users and information is therefore important. However, governing the cyber world can be perplexing. Based on the data from Ministry of Communication and Informatics, there have been 36.6 million attacks on internet networks in Indonesia in just the past three years. This vulnerability is caused by several issues hindering the ideal practice of cyber governance, such as a lack of coordination between actors in cybersecurity. The unprecedented freedom of information and data raises the question of who will be responsible for governing it and protecting the safety of citizens.

Mapping the Cyber Policy Landscape: Indonesia was carried out from May 2016 – August 2016. The purpose of this study is to map the cyber policy landscape in Indonesia. This will cover the relevant actors, interactions between actors, existing regulations and the interrelation between regulations.

Download report here: Mapping the Cyber Policy Landscape

Original article can be accessed here

You can listen to an interview between Globar Partners Digital and Leonardus below:

Author: Fajri Siregar, Mona Luthfina Usmani, Larastri Kumaralalita, Halida Nufaisa dan Dinita Andriani Putri

English

Complaining to improve governance: four stories of complaint-handling systems in Indonesia was carried out by Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG) between October 2015 – November 2016. The research investigates the implementation of complaint-handling mechanisms in Indonesia, especially LAPOR!, by examining four cases of its utilization on both national and subnational level.

Bahasa Indonesia

“Complaining to improve governance: four stories of complaint-handling systems in Indonesia” merupakan hasil riset yang dilakukan oleh Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG) selama Mei 2015-November 2016. Pada riset ini, CIPG melihat dan mempelajari implementasi alat pengaduan publik melalui empat studi kasus baik di level nasional maupun subnasional.

Laporan riset (English) dapat diunduh pada tautan ini.

Kertas kebijakan (Bahasa Indonesia) dapat diunduh pada tautan ini.

Artikel mengenai Making All Voices Count dapat diakses pada tautan ini.

 

Donor: The Web Foundation

Author: Dinita A. Putri and Maharani ch

In 2011, Indonesia started its Open Government journey when along with seven other countries it initiated Open Government Partnership. Following the global declaration, Indonesia launched the Open Government Indonesia (OGI) in January 2012 with the aim to introduce open government reforms, including open data. This initiative is supported by Law No. 14/2008 on Freedom of Information. Despite its early stage, the implementation of Open Government in Indonesia has shown promising developments, with three action plans enacted in the last four years. In the Southeast Asian region, Indonesia could be considered a pioneer in implementing the open data initiative at national as well as sub-national levels. In some cases, the open data initiative at subnational level has even surpassed the progress at the national level. Jakarta, for example, became the first city to have its own gubernatorial bylaw on data and system management, which requires the city administration and agencies to open its public data, thus leading to the birth of open data initiatives in the city. The city also have Jakarta Smart City that connect sub-districts officials with the citizen. Jakarta Smart City is an initiative that promote openness of the government through public service delivery. This paper aims to take a closer look on the dynamics of citizens-generated data in Jakarta and how Jakarta smart city program contributes to the implementation of open data.

From smart city to open city: Lessons from Jakarta Smart City in collaboration with Open Data Lab. The research was carried out from October 2015 to February 2016. This research aim to understand how Jakarta Smart City and other existing initiatives outside the smart city programme affect the interaction and relationship between government and citizens in issues related to open data and public participation.

infographic (susun1)low

infographic (susun2)low

Download the report here:

Laporan penelitian (English)

For executive summary in Bahasa Indonesia:

Ringkasan eksekutif (Bahasa Indonesia)

Reforming research in Indonesia: Policies and practice was jointly carried out by the Communication Research Centre, University of Indonesia (Puskakom UI) and the Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG), and in collaboration with the Asia Research Centre, Murdoch University, Australia (ARC). It was funded by Global Development Network. The study discusses the barriers in doing social research in post-Suharto Indonesia, within the context of Reformasi and higher education autonomy.

Download report here

Download infographics here

“Unboxing television in contemporary Indonesia” highlights how media content, especially within television, is produced and consumed in Indonesia. The main aim is to question the logic behind TV production and to highlight how the audience shows varying degrees of autonomy in overcoming the dominance – and ignorance – of media producers.

Download report here: English or Bahasa Indonesia

Author: Yanuar Nugroho, PhD; Dinita Andriani Putri; Shita Laksmi

The purpose of this research is to empirically examine the development dynamics of the media industry in Indonesia and how those dynamics characterise the ways in which civil society and citizens’ groups exercise their rights to media. This research aims to portray the landscape of the country’s media industry development and how this has affected citizen participation in the media.

The landscape of the media industry in Indonesia is highly dynamic. As the media will continue to be an inseparable part of human life, so the development of the industry remains vital to society. However, measures need to be taken to ensure that the industry should first serve the interests of society, for we cannot surrender our shared life to the mercy of the profit logic.

Download report here: English or Bahasa Indonesia.