Policy Brief

Author: Inaya Rakhmani, Fajri Siregar dan Melia Halim

English
This study defines and maps existing Indonesian with a potential or are already informing policymaking. The study includes a survey on Indonesian scholars and their preference in journal-writing. This study was written by Inaya Rakhmani and CIPG’s Executive Director, Fajri Siregar, together with Melia Halim.

Bahasa Indonesia.
Dokumen ini memetakan potensi jurnal ilmiah di Indonesia untuk dirujuk dalam proses pembuatan kebijakan. Kajian ini mencakup sebuah survei terhadap akademisi Indonesia (di dalam dan luar negeri) dan preferensi mereka dalam menerbitkan artikel jurnal. Inaya Rakhmani, Fajri Siregar (Direktur Eksekutif CIPG) dan Melia Halim menyusun laporan ini.
Policy Journal dapat diunduh pada tautan ini.
Pertama kali dipublikasikan oleh Knowledge Sector Initiative (KSI) pada tautan ini.

Selama bulan Mei 2015 hingga Oktober 2016. Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG) telah melakukan riset mendalam bertajuk “Mengkaji Efektivitas Penggunaan Alat Pengaduan Publik”. Keanggotaan Indonesia dalam Open Government Initiative (OGI) dan inisiatif integrasi penggunaan alat pengaduan publik oleh instansi pemerintah dalam peningkatan pelayanan publik menjadi salah satu latar belakang dilakukannya penelitian ini.

Penelitian dilakukan dengan mengambil LAPOR! sebagai studi kasus tingkat nasional dan 3 studi kasus tingkat daerah, yaitu; Kabupaten Indramayu, Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Bojonegoro. Berikut adalah kertas kebijakan yang kami susun berdasarkan riset yang kami lakukan sebagai bentuk rekomendasi kepada para pemangku kepentingan.

 

Kertas kebijakan dapat diunduh pada tautan ini.

Keberadaan media sebagai saluran utama untuk informasi merupakan hal vital bagi masyarakat. CIPG yang telah melakukan rangkaian penelitian media di Indonesia juga turut serta dalam upaya advokasi seputar isu tersebut. Bertujuan untuk membawa isu media lebih dekat kepada masyarakat. Pada tanggal 22 – 24 Juni 2015 CIPG mengadakan diseminasi penelitian dalam bentuk pameran dan pagelaran karya seni dan diskusi publik di Plaza Semanggi, Jakarta.

Salah satu isu yang dibawa dalam acara tersebut adalah upaya menata penyiaran Indonesia dan juga pengenalan lembaga penyiaran komunitas lebih dekat ke khalayak umum. Ke dua lembar fakta tersebut dapat di unduh pada tautan di bawah.

Lembar fakta Menata Penyiaran Indonesia

Lembar fakta Lembaga Penyiaran Komunitas

Pasal 10 ayat (2) UU No. 32 tentang Penyiaran menyatakan anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) atas usul masyarakat melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka.
 
Terkait seleksi anggota KPI Pusat periode 2016-2019, Centre for Innovation Policy and Governance menyatakan dukungan kepada dua nama: (1) R. Kristiawan dan (2) Ignatius Haryanto. Kami memandang yang bersangkutan mempunyai kompetensi, pengalaman, dan komitmen yang dibutuhkan untuk mengawal kepentingan publik dalam bidang penyiaran.
 
Pernyataan dukungan secara lengkap dapat diunduh di sini.

Bersama beberapa pihak dari masyarakat sipil, Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG) Jakarta menyusun dokumen usulan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika RI terkait tata cara penanganan konten negatif. Usulan ini dibuat dengan mendasarkan beberapa prosesnya pada dokumen yang telah dibuat oleh Kominfo, sebagai upaya penguatan prosedur yang telah diterbitkan sekaligus pelaksanaan prinsip multistakeholder dalam tata kelola internet.

Usulan ini telah diterima oleh Kominfo, melalui Ditjen Aptika, pada tanggal 10 Maret 2016 untuk menjadi materi pertimbangan bagi Kominfo. Karena bersifat usulan, maka dokumen ini dapat diadopsi seluruhnya, diadopsi sebagian, ataupun tidak diadopsi sama sekali oleh Kominfo. Meskipun demikian, diharapkan usulan ini dapat menjadi momentum bagi perbaikan tata kelola Internet di Indonesia.

Sebagai bagian dari transparansi, dokumen lengkap usulan tata cara penanganan konten negatif ini dapat diunduh pada tautan berikut.

Unduh

Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG) memberikan apresiasi dan dukungan terhadap uji publik yang digelar oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam rangka evaluasi 10 stasiun TV swasta yang akan habis masa izin siarnya pada tahun 2016 ini.

Bersamaan dengan evaluasi untuk perpanjangan IPP bagi 10 stasiun TV swasta ini, CIPG memandang bahwa proses revisi UU No. 32/2002 tentang Penyiaran sekaligus merupakan momentum bagi perbaikan tata kelola penyiaran di Indonesia. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini pula CIPG mendorong KPI untuk:

  1. Bersikap lebih transparan dalam tata kelola frekuensi publik di Indonesia
  2. Memperjelas mekanisme pemberian sanksi bagi para pelanggar
  3. Bersama Kominfo menjamin akses informasi bagi seluruh warga Indonesia, termasuk adalah memastikan setiap warga negara mendapatkan informasi dan konten yang berkualitas.

Pernyataan dukungan sekaligus masukan CIPG secara khusus untuk 10 stasiun TV dan secara umum untuk tata kelola penyiaran di Indonesia dapat diunduh pada tautan berikut ini.

Download

Perkembangan Kebijakan serta Industri Media dan Kesenjangan yang Tak Terhindarkan

Tim Peneliti:
Dr. Yanuar Nugroho, Dinita Andriani Putri, Fajri Siregar, Shita Laksmi

Poin-poin penting:

  1. Industri media berkembang pesat namun tidak seiring dengan perkembangan dari infrastruktur telekomunikasi yang dibutuhkan untuk mengakses informasi. Akibatnya terjadi kesenjangan infrastruktur yang juga mengarah pada kesenjangan informasi.
  2. Tidak adanya kebijakan yang secara spesifik mengatur perkembangan struktur bisnis media di Indonesia, sehingga bisnis media berkembang dengan pengawasan pemerintah yang – jika ada – cukup longgar. Terjadinya jual-beli dan pemindahtanganan frekuensi secara ilegal merupakan salah satu konsekuensinya.
  3. Pemerintah harus melakukan revitalisasi pada lembaga penyiaran publik seperti TVRI dan RRI sebagai lembaga penyedia informasi yang mewakili kepentingan publik dan sebagai penyeimbang perkembangan informasi dan perkembangan industri media saat ini.
  4. Perizinan terhadap media komunitas terutama media penyiaran komunitas hendaknya dipermudah, karena media ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama yang tidak terpapar dengan media arus utama.

Download