Publication

Keberadaan media sebagai saluran utama untuk informasi merupakan hal vital bagi masyarakat. CIPG yang telah melakukan rangkaian penelitian media di Indonesia juga turut serta dalam upaya advokasi seputar isu tersebut. Bertujuan untuk membawa isu media lebih dekat kepada masyarakat. Pada tanggal 22 – 24 Juni 2015 CIPG mengadakan diseminasi penelitian dalam bentuk pameran dan pagelaran karya seni dan diskusi publik di Plaza Semanggi, Jakarta.

Salah satu isu yang dibawa dalam acara tersebut adalah upaya menata penyiaran Indonesia dan juga pengenalan lembaga penyiaran komunitas lebih dekat ke khalayak umum. Ke dua lembar fakta tersebut dapat di unduh pada tautan di bawah.

Lembar fakta Menata Penyiaran Indonesia

Lembar fakta Lembaga Penyiaran Komunitas

Donor: The Web Foundation

Author: Dinita A. Putri and Maharani ch

In 2011, Indonesia started its Open Government journey when along with seven other countries it initiated Open Government Partnership. Following the global declaration, Indonesia launched the Open Government Indonesia (OGI) in January 2012 with the aim to introduce open government reforms, including open data. This initiative is supported by Law No. 14/2008 on Freedom of Information. Despite its early stage, the implementation of Open Government in Indonesia has shown promising developments, with three action plans enacted in the last four years. In the Southeast Asian region, Indonesia could be considered a pioneer in implementing the open data initiative at national as well as sub-national levels. In some cases, the open data initiative at subnational level has even surpassed the progress at the national level. Jakarta, for example, became the first city to have its own gubernatorial bylaw on data and system management, which requires the city administration and agencies to open its public data, thus leading to the birth of open data initiatives in the city. The city also have Jakarta Smart City that connect sub-districts officials with the citizen. Jakarta Smart City is an initiative that promote openness of the government through public service delivery. This paper aims to take a closer look on the dynamics of citizens-generated data in Jakarta and how Jakarta smart city program contributes to the implementation of open data.

From smart city to open city: Lessons from Jakarta Smart City in collaboration with Open Data Lab. The research was carried out from October 2015 to February 2016. This research aim to understand how Jakarta Smart City and other existing initiatives outside the smart city programme affect the interaction and relationship between government and citizens in issues related to open data and public participation.

infographic (susun1)low

infographic (susun2)low

Download the report here:

Laporan penelitian (English)

For executive summary in Bahasa Indonesia:

Ringkasan eksekutif (Bahasa Indonesia)

Pasal 10 ayat (2) UU No. 32 tentang Penyiaran menyatakan anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) atas usul masyarakat melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka.
 
Terkait seleksi anggota KPI Pusat periode 2016-2019, Centre for Innovation Policy and Governance menyatakan dukungan kepada dua nama: (1) R. Kristiawan dan (2) Ignatius Haryanto. Kami memandang yang bersangkutan mempunyai kompetensi, pengalaman, dan komitmen yang dibutuhkan untuk mengawal kepentingan publik dalam bidang penyiaran.
 
Pernyataan dukungan secara lengkap dapat diunduh di sini.

Reforming research in Indonesia: Policies and practice was jointly carried out by the Communication Research Centre, University of Indonesia (Puskakom UI) and the Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG), and in collaboration with the Asia Research Centre, Murdoch University, Australia (ARC). It was funded by Global Development Network. The study discusses the barriers in doing social research in post-Suharto Indonesia, within the context of Reformasi and higher education autonomy.

Download report here

Download infographics here

Bersama beberapa pihak dari masyarakat sipil, Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG) Jakarta menyusun dokumen usulan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika RI terkait tata cara penanganan konten negatif. Usulan ini dibuat dengan mendasarkan beberapa prosesnya pada dokumen yang telah dibuat oleh Kominfo, sebagai upaya penguatan prosedur yang telah diterbitkan sekaligus pelaksanaan prinsip multistakeholder dalam tata kelola internet.

Usulan ini telah diterima oleh Kominfo, melalui Ditjen Aptika, pada tanggal 10 Maret 2016 untuk menjadi materi pertimbangan bagi Kominfo. Karena bersifat usulan, maka dokumen ini dapat diadopsi seluruhnya, diadopsi sebagian, ataupun tidak diadopsi sama sekali oleh Kominfo. Meskipun demikian, diharapkan usulan ini dapat menjadi momentum bagi perbaikan tata kelola Internet di Indonesia.

Sebagai bagian dari transparansi, dokumen lengkap usulan tata cara penanganan konten negatif ini dapat diunduh pada tautan berikut.

Unduh

Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG) memberikan apresiasi dan dukungan terhadap uji publik yang digelar oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam rangka evaluasi 10 stasiun TV swasta yang akan habis masa izin siarnya pada tahun 2016 ini.

Bersamaan dengan evaluasi untuk perpanjangan IPP bagi 10 stasiun TV swasta ini, CIPG memandang bahwa proses revisi UU No. 32/2002 tentang Penyiaran sekaligus merupakan momentum bagi perbaikan tata kelola penyiaran di Indonesia. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini pula CIPG mendorong KPI untuk:

  1. Bersikap lebih transparan dalam tata kelola frekuensi publik di Indonesia
  2. Memperjelas mekanisme pemberian sanksi bagi para pelanggar
  3. Bersama Kominfo menjamin akses informasi bagi seluruh warga Indonesia, termasuk adalah memastikan setiap warga negara mendapatkan informasi dan konten yang berkualitas.

Pernyataan dukungan sekaligus masukan CIPG secara khusus untuk 10 stasiun TV dan secara umum untuk tata kelola penyiaran di Indonesia dapat diunduh pada tautan berikut ini.

Download

“Unboxing television in contemporary Indonesia” highlights how media content, especially within television, is produced and consumed in Indonesia. The main aim is to question the logic behind TV production and to highlight how the audience shows varying degrees of autonomy in overcoming the dominance – and ignorance – of media producers.

Download report here: English or Bahasa Indonesia

Perkembangan Kebijakan serta Industri Media dan Kesenjangan yang Tak Terhindarkan

Tim Peneliti:
Dr. Yanuar Nugroho, Dinita Andriani Putri, Fajri Siregar, Shita Laksmi

Poin-poin penting:

  1. Industri media berkembang pesat namun tidak seiring dengan perkembangan dari infrastruktur telekomunikasi yang dibutuhkan untuk mengakses informasi. Akibatnya terjadi kesenjangan infrastruktur yang juga mengarah pada kesenjangan informasi.
  2. Tidak adanya kebijakan yang secara spesifik mengatur perkembangan struktur bisnis media di Indonesia, sehingga bisnis media berkembang dengan pengawasan pemerintah yang – jika ada – cukup longgar. Terjadinya jual-beli dan pemindahtanganan frekuensi secara ilegal merupakan salah satu konsekuensinya.
  3. Pemerintah harus melakukan revitalisasi pada lembaga penyiaran publik seperti TVRI dan RRI sebagai lembaga penyedia informasi yang mewakili kepentingan publik dan sebagai penyeimbang perkembangan informasi dan perkembangan industri media saat ini.
  4. Perizinan terhadap media komunitas terutama media penyiaran komunitas hendaknya dipermudah, karena media ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama yang tidak terpapar dengan media arus utama.

Download

Author: Yanuar Nugroho, PhD; Dinita Andriani Putri; Shita Laksmi

The purpose of this research is to empirically examine the development dynamics of the media industry in Indonesia and how those dynamics characterise the ways in which civil society and citizens’ groups exercise their rights to media. This research aims to portray the landscape of the country’s media industry development and how this has affected citizen participation in the media.

The landscape of the media industry in Indonesia is highly dynamic. As the media will continue to be an inseparable part of human life, so the development of the industry remains vital to society. However, measures need to be taken to ensure that the industry should first serve the interests of society, for we cannot surrender our shared life to the mercy of the profit logic.

Download report here: English or Bahasa Indonesia.

 

Author: Yanuar Nugroho, PhD; Fajri Siregar; Shita Laksmi

This report aim to highlight the trajectory of media policy in Indonesia and to assess its impacts on the different forms of media themselves and on the citizens and their rights, particularly with regards to their media rights. Such rights, in this study, are referred to as the right to access media infrastructure, to access trustworthy information and quality media content, and to participate in the media policy-making process.

In summary, the more one takes a close look at the current mediasphere, the more the importance of media policy becomes obvious. The advancement, and decline of, citizen’s rights to media depends entirely on its disposition. Nevertheless, the public sphere is actually open for active engagement of citizens. At this point, the citizen’s right to media has unfolded itself as a right which cannot be taken for granted, but one which must be fought for.

Download report here: English or Bahasa Indonesia