Publication

Commissioned by: Global Partners Digital

Author: Leonardus K. Nugraha and Dinita A. Putri

According to Internet Live Stats, Indonesia has 53,236,179 internet users – the 12th largest population of active internet users in the world. In terms of social media activities, Indonesia is considered highly connected and active. Today, Indonesia has the 4th largest Facebook user base and the 5th largest Twitter user base in the world. Combined with the growth of the e-commerce market, these numbers alone are sufficient to highlight the importance of ICT sector in Indonesia.

A growing reliance on ICTs also poses an increase in risk – evoking the old truism that technology can be both enabling and threatening. Having a comprehensive system that protects both users and information is therefore important. However, governing the cyber world can be perplexing. Based on the data from Ministry of Communication and Informatics, there have been 36.6 million attacks on internet networks in Indonesia in just the past three years. This vulnerability is caused by several issues hindering the ideal practice of cyber governance, such as a lack of coordination between actors in cybersecurity. The unprecedented freedom of information and data raises the question of who will be responsible for governing it and protecting the safety of citizens.

Mapping the Cyber Policy Landscape: Indonesia was carried out from May 2016 – August 2016. The purpose of this study is to map the cyber policy landscape in Indonesia. This will cover the relevant actors, interactions between actors, existing regulations and the interrelation between regulations.

Download report here: Mapping the Cyber Policy Landscape

Original article can be accessed here

You can listen to an interview between Globar Partners Digital and Leonardus below:

Author: Inaya Rakhmani, Fajri Siregar dan Melia Halim

English
This study defines and maps existing Indonesian with a potential or are already informing policymaking. The study includes a survey on Indonesian scholars and their preference in journal-writing. This study was written by Inaya Rakhmani and CIPG’s Executive Director, Fajri Siregar, together with Melia Halim.

Bahasa Indonesia.
Dokumen ini memetakan potensi jurnal ilmiah di Indonesia untuk dirujuk dalam proses pembuatan kebijakan. Kajian ini mencakup sebuah survei terhadap akademisi Indonesia (di dalam dan luar negeri) dan preferensi mereka dalam menerbitkan artikel jurnal. Inaya Rakhmani, Fajri Siregar (Direktur Eksekutif CIPG) dan Melia Halim menyusun laporan ini.
Policy Journal dapat diunduh pada tautan ini.
Pertama kali dipublikasikan oleh Knowledge Sector Initiative (KSI) pada tautan ini.

Selama bulan Mei 2015 hingga Oktober 2016. Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG) telah melakukan riset mendalam bertajuk “Mengkaji Efektivitas Penggunaan Alat Pengaduan Publik”. Keanggotaan Indonesia dalam Open Government Initiative (OGI) dan inisiatif integrasi penggunaan alat pengaduan publik oleh instansi pemerintah dalam peningkatan pelayanan publik menjadi salah satu latar belakang dilakukannya penelitian ini.

Penelitian dilakukan dengan mengambil LAPOR! sebagai studi kasus tingkat nasional dan 3 studi kasus tingkat daerah, yaitu; Kabupaten Indramayu, Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Bojonegoro. Berikut adalah kertas kebijakan yang kami susun berdasarkan riset yang kami lakukan sebagai bentuk rekomendasi kepada para pemangku kepentingan.

 

Kertas kebijakan dapat diunduh pada tautan ini.

Keberadaan media sebagai saluran utama untuk informasi merupakan hal vital bagi masyarakat. CIPG yang telah melakukan rangkaian penelitian media di Indonesia juga turut serta dalam upaya advokasi seputar isu tersebut. Bertujuan untuk membawa isu media lebih dekat kepada masyarakat. Pada tanggal 22 – 24 Juni 2015 CIPG mengadakan diseminasi penelitian dalam bentuk pameran dan pagelaran karya seni dan diskusi publik di Plaza Semanggi, Jakarta.

Salah satu isu yang dibawa dalam acara tersebut adalah upaya menata penyiaran Indonesia dan juga pengenalan lembaga penyiaran komunitas lebih dekat ke khalayak umum. Ke dua lembar fakta tersebut dapat di unduh pada tautan di bawah.

Lembar fakta Menata Penyiaran Indonesia

Lembar fakta Lembaga Penyiaran Komunitas

Donor: The Web Foundation

Author: Dinita A. Putri and Maharani ch

In 2011, Indonesia started its Open Government journey when along with seven other countries it initiated Open Government Partnership. Following the global declaration, Indonesia launched the Open Government Indonesia (OGI) in January 2012 with the aim to introduce open government reforms, including open data. This initiative is supported by Law No. 14/2008 on Freedom of Information. Despite its early stage, the implementation of Open Government in Indonesia has shown promising developments, with three action plans enacted in the last four years. In the Southeast Asian region, Indonesia could be considered a pioneer in implementing the open data initiative at national as well as sub-national levels. In some cases, the open data initiative at subnational level has even surpassed the progress at the national level. Jakarta, for example, became the first city to have its own gubernatorial bylaw on data and system management, which requires the city administration and agencies to open its public data, thus leading to the birth of open data initiatives in the city. The city also have Jakarta Smart City that connect sub-districts officials with the citizen. Jakarta Smart City is an initiative that promote openness of the government through public service delivery. This paper aims to take a closer look on the dynamics of citizens-generated data in Jakarta and how Jakarta smart city program contributes to the implementation of open data.

From smart city to open city: Lessons from Jakarta Smart City in collaboration with Open Data Lab. The research was carried out from October 2015 to February 2016. This research aim to understand how Jakarta Smart City and other existing initiatives outside the smart city programme affect the interaction and relationship between government and citizens in issues related to open data and public participation.

infographic (susun1)low

infographic (susun2)low

Download the report here:

Laporan penelitian (English)

For executive summary in Bahasa Indonesia:

Ringkasan eksekutif (Bahasa Indonesia)

Pasal 10 ayat (2) UU No. 32 tentang Penyiaran menyatakan anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) atas usul masyarakat melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka.
 
Terkait seleksi anggota KPI Pusat periode 2016-2019, Centre for Innovation Policy and Governance menyatakan dukungan kepada dua nama: (1) R. Kristiawan dan (2) Ignatius Haryanto. Kami memandang yang bersangkutan mempunyai kompetensi, pengalaman, dan komitmen yang dibutuhkan untuk mengawal kepentingan publik dalam bidang penyiaran.
 
Pernyataan dukungan secara lengkap dapat diunduh di sini.

Reforming research in Indonesia: Policies and practice was jointly carried out by the Communication Research Centre, University of Indonesia (Puskakom UI) and the Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG), and in collaboration with the Asia Research Centre, Murdoch University, Australia (ARC). It was funded by Global Development Network. The study discusses the barriers in doing social research in post-Suharto Indonesia, within the context of Reformasi and higher education autonomy.

Download report here

Download infographics here

Bersama beberapa pihak dari masyarakat sipil, Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG) Jakarta menyusun dokumen usulan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika RI terkait tata cara penanganan konten negatif. Usulan ini dibuat dengan mendasarkan beberapa prosesnya pada dokumen yang telah dibuat oleh Kominfo, sebagai upaya penguatan prosedur yang telah diterbitkan sekaligus pelaksanaan prinsip multistakeholder dalam tata kelola internet.

Usulan ini telah diterima oleh Kominfo, melalui Ditjen Aptika, pada tanggal 10 Maret 2016 untuk menjadi materi pertimbangan bagi Kominfo. Karena bersifat usulan, maka dokumen ini dapat diadopsi seluruhnya, diadopsi sebagian, ataupun tidak diadopsi sama sekali oleh Kominfo. Meskipun demikian, diharapkan usulan ini dapat menjadi momentum bagi perbaikan tata kelola Internet di Indonesia.

Sebagai bagian dari transparansi, dokumen lengkap usulan tata cara penanganan konten negatif ini dapat diunduh pada tautan berikut.

Unduh

Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG) memberikan apresiasi dan dukungan terhadap uji publik yang digelar oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam rangka evaluasi 10 stasiun TV swasta yang akan habis masa izin siarnya pada tahun 2016 ini.

Bersamaan dengan evaluasi untuk perpanjangan IPP bagi 10 stasiun TV swasta ini, CIPG memandang bahwa proses revisi UU No. 32/2002 tentang Penyiaran sekaligus merupakan momentum bagi perbaikan tata kelola penyiaran di Indonesia. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini pula CIPG mendorong KPI untuk:

  1. Bersikap lebih transparan dalam tata kelola frekuensi publik di Indonesia
  2. Memperjelas mekanisme pemberian sanksi bagi para pelanggar
  3. Bersama Kominfo menjamin akses informasi bagi seluruh warga Indonesia, termasuk adalah memastikan setiap warga negara mendapatkan informasi dan konten yang berkualitas.

Pernyataan dukungan sekaligus masukan CIPG secara khusus untuk 10 stasiun TV dan secara umum untuk tata kelola penyiaran di Indonesia dapat diunduh pada tautan berikut ini.

Download

“Unboxing television in contemporary Indonesia” highlights how media content, especially within television, is produced and consumed in Indonesia. The main aim is to question the logic behind TV production and to highlight how the audience shows varying degrees of autonomy in overcoming the dominance – and ignorance – of media producers.

Download report here: English or Bahasa Indonesia