Publication

Author: Klara Esti, Natasha Hassan Attamimi, Aldani Putri Wijayanti, Leonardus Kristianto Nugraha

Bahasa Indonesia

Crowd-r@ting: Mencari Model Rating Publik untuk Penyiaran di Indonesia

Mekanisme rating televisi saat ini tidak mampu menangkap aspirasi penonton. Rating saat ini sekedar memberi perkiraan jumlah orang yang menonton program TV pada waktu tertentu. Alat ini tidak mampu menyajikan kompleksitas pengalaman menonton TV. Dengan berpegang pada logika rating, para pemain di industri media merancang program dan menentukan harga slot iklan demi mengeruk keuntungan. Hal ini menyebabkan penonton hanya dianggap sebagai konsumen, alih-alih warga. Padahal, televisi bersiaran menggunakan frekuensi milik publik, dan karenanya memikul tanggung jawab untuk melayani kepentingan publik (UU Penyiaran 32/2002 Pasal 3).

Bertolak dari studi kasus Rapotivi, riste ini menawarkan gagasan Crowd-r@ting. Crowd-r@ting merupakan inisiatif kolektif yang memungkinkan warga menyampaikan umpan balik langsung berupa penilaian (rating) dan ulasan tentang kualitas program televisi. Crowd-r@ting berjalan dengan semangat untuk mengembalikan posisi penonton sebagai warga yang berdaulat. Demikian, inisiatif ini hendak mengubah wajah industri media dengan menempatkan penonton sebagai penentu wajah penyiaran di Indonesia.

English

Crowd-r@ting: In search of alternative rating in Indonesia

The current TV-rating mechanism is incapable of capturing feedback from the audience. As a traffic counter, it lacks the tool to assess the complexity of TV-viewing. There is no established feedback mechanism that is able to represent audience’s opinions or criticisms. This results in the audience being seen merely as a consumer, as the traffic counting is influencing pricing strategy for advertisement in TV programmes. This is not in line with the nature of television that broadcast using public-owned frequency, which bears responsibility for television to be the public guardian.

Learning from Rapotivi and using the power of new technologies, this research proposes the idea of Crowd-r@ting. Crowd-r@ting is a collective initiative that allows the public to provide live feedback in the form of ratings and reviews about the quality of the television programmes. Crowd-r@ting will inject the spirit of putting back audience as a rightful citizen. Thus, it aims to change the powerplay in landscape of the media industry in Indonesia.

 

Laporan penelitian dapat diunduh pada tautan ini

Peneliti: Wirawan Agahari, Syafira Fitri Auliya, Dinita Andriani Putri

Indonesia kini sedang mengalami proses transformasi menuju masyarakat yang berorientasi digital. Hal ini didorong oleh perkemban Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang sangat signifikan, jauh lebih cepat dari yang dapat dibayangkan sebelumnya. Hadirnya TIK telah berperan besar sebagai katalis inovasi dan mengubah lanskap di berbagai sektor. Tidak hanya itu keberadaan TIK memiliki dampak yang besar dalam mentransformasi kehidupan masyarakat Indonesia, baik itu positif ataupun negatif.

Perkembangan inovasi digital di Indonesia yang cepat dan dinamis adalah sebuah keniscayaan. Kunci utamanya adalah bagaimana aktor-aktor terkait (pemerintah, swasta, masyarakat, dan akademisi) dapat melihat dinamika ini sebagai sebuah inovasi yang akan berpotensi menjadi katalis percepatan pembangunan nasional. Oleh karena itu, penting untuk memahami kondisi terkini inovasi digital yang terjadi di Indonesia, termasuk implikasi yang ditimbulkan oleh inovasi tersebut. Wawasan yang komprehensif ini akan membantu berbagai pihak untuk merangkai benang merah (connecting the dots) dari inovasi digital di Indonesia serta implikasinya terhadap pembangunan. Dengan demikian, hal ini akan memacu para aktor kunci untuk dapat berperan sesuai kapasitasnya masing-masing serta mendorong formulasi kebijakan dan tata kelola yang lebih baik sehingga dapat memberikan dampak yang signifikan bagi pembangunan nasional.

Berangkat dari urgensi tersebut, laporan ini mencoba untuk memahami dinamika inovasi berbasis TIK di Indonesia. Hal ini dilakukan dengan melihat pada kondisi awal sebelum hadirnya inovasi berbasis TIK, bentuk inovasi  yang terjadi, serta dampak yang ditimbulkan. Temuan-temuan yang didapatkan akan menjadi dasar untuk memformulasikan peluang, tantangan, dan agenda perubahan untuk menyikapi dinamika tersebut. Dengan demikian, studi ini diharapkan dapat memberi kontribusi signifikan untuk pemerintah serta aktor terkait lainnya agar dinamika inovasi digital di Indonesia dapat dirasakan manfaatnya secara maksimal bagi pembangunan nasional.

Ringkasan laporan dapat diunduh di tautan ini

Peneliti: Rinaldi Camil, Natasha H. Attamimi, dan Klara Esti

Dengan pengguna aktif mencapai 106 juta dan pertumbuhan pengguna aktif mencapai 34% (We Are Social, 2016), media sosial di Indonesia tumbuh menjadi pasar yang menarik secara ekonomis maupun politis. Peluang meraup untung maupun menggaet massa ini lantas dimanfaatkan oleh berbagai aktor, mulai dari industri periklanan hingga para pemain politik. Para pelaku ini menyuarakan kepentingannya dengan kicauan berbayar. Konon, pengicaunya adalah tokoh yang dinilai punya pengaruh–atau yang belakangan ini kerap disebut dengan istilah buzzer.

Gaduh Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2012 dan panasnya Pemilu Presiden 2014 yang diwarnai penyebaran informasi palsu (hoax) dan polarisasi warga adalah cermin besarnya pengaruh buzzer dalam membentuk percakapan di ranah daring. Fenomena buzzer di media sosial telah mengaburkan batas antara voice (suara warga) dengan noise (kondisi bising). Belakangan, menjamurnya akun-akun buzzer–dengan beragam jenis dan motifnya–kian tak terkendali. Gagasan bahwa media sosial berkontribusi besar sebagai sarana partisipasi warga dalam pembangunan mulai terancam. Sayangnya, upaya untuk memperkuat ruang publik terkendala oleh minimnya pemahaman mengenai apa itu buzzer dan dalam konteks apa buzzer mampu memengaruhi opini publik.

Penelitian ini berupaya untuk menjawab pertanyaan kunci tentang proses seseorang menjadi buzzer, karakter umum buzzer, serta bagaimana buzzer beroperasi, termasuk di dalamnya adalah lanskap industri buzzing. Pada akhirnya, fenomena buzzer penting dipahami secara utuh agar publik mampu menilai sejauh mana buzzer bisa ditempatkan dalam koridor demokrasi, sekaligus mengambil langkah-langkah yang perlu untuk memperkuat ruang-ruang publik.

Ringkasan laporan riset (Bahasa Indonesia) dapat diunduh pada tautan ini.

 

Author: Fajri Siregar, Leonardus K. Nugraha, Mona Luthfina Usmani, and Wirawan Agahari

English
This report examines the implementation of Open Government on the regional level in the Indonesian context. By looking at the cases of Mojokerto, Pontianak and Tangerang, this research suggests several factors that might decisive in the outcome of Open Government in general.

Bahasa Indonesia
Laporan ini menelaah implementasi Open Government pada tingkat pemerintah daerah di Indonesia. Dengan menggunakan Mojokerto, Pontianak dan Tangerang sebagai studi kasus, kajian ini menawarkan beberapa kemungkinan faktor sukses yang menentukan keberhasilan Open Government secara umum.

Download the report here English and Bahasa Indonesia

Author: Leonardus K. Nugraha, Klara Esti, and Mona Luthfina Usmani

English
This document offers a tool for policy makers, creative practitioners, or the leaders in grass root to elevate the understanding and awareness on creative economy unique ecology. Using Makassar and Surabaya as case studies, the module is designed to diagnose creative economy activities based on economic potential and contribution of each city

Bahasa Indonesia
Dokumen ini menawarkan sebuah sarana bagi para pembuat kebijakan, para praktisi kreatif, maupun para pemimpin di tingkat akar rumput untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan ekologi unik ekonomi kreatif. Menggunakan studi kasus Makassar dan Surabaya, modul ini dirancang untuk melakukan diagnosis terhadap aktivitas ekonomi kreatif sesuai potensi dan kontribusi perekonomian masing-masing kota.

Download the report here English and Bahasa Indonesia

 

Author: Ferzya Farhan and Daya C. Sudrajat

English

Lessening the inequality among people and ensures the ecosystem balance is a key priority in Inclusive Development (ID). Its cover economic, social, ecological and citizen rights aspect. Inclusive development is a universal term that’s not only for emerging and developing countries but also for developed one. For Indonesia, lessening the inequality is a primary concern when one of founding fathers lay the economic foundation. In fact, the Gini Ratio of Indonesia still show a large gap, pointing 0.394 in 2016.

Cooperative, as historically proven, offers such alternative: playing important economic and social roles in developed as well as developing countries. However, it often becomes an ‘invisible citizen’ compared to corporation. Cooperative concept of ‘community self-help’ can be used to tackle poverty, raising prosperity, implementing democratic participation as well as equality. Therefore, cooperative become an important issue towards inclusive development.

Cooperatives in Indonesia, of course, are diverse. This research will focus on the cooperative movement as a mean of ‘kooperasi’ to draw a distinction with ‘koperasi’ which commonly used by Indonesian. The cooperative movement (kooperasi) is a ‘self-organised’ cooperative that put ideology above profit. This research aims to take a closer look to the contributions of kooperasi to inclusive development, and how policy and innovation influence the existence of cooperatives.

 

Bahasa Indonesia

Mengurangi ketidaksetaraan diantara masyarakat dan memastikan keseimbangan ekosistem merupakan prioritas utama dalam pembangunan inklusif. Pembangunan inklusif terdiri dari empat aspek, yakni ekonomi, sosial, ekologi dan hak-hak sipil. Pembangunan inklusif adalah istilah universal yang tidak hanya berlaku bagi negara berkembang, tetapi juga untuk negara maju. Bagi Indonesia, mengurangi ketidaksetaraan telah menjadi perhatian utama sejak Indonesia merdeka. Walaupun kini, rasio Gini Indonesia masih menunjukkan kesenjangan yang besar – 0,394 pada tahun 2016.

Koperasi, bukan hal baru dalam sejarah Indonesia dan dunia. Namun, kerap menjadi ‘warga yang tak terlihat’ apabila dibandingkan dengan korporasi. Padahal konsep koperasi akan ‘swadaya masyarakat’ dapat digunakan untuk mengatasi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan menerapkan partisipasi demokratis serta kesetaraan.

Koperasi di Indonesia tentu saja beragam. Penelitian ini akan berfokus pada gerakan koperasi sebagai sarana ‘ko-operasi’ untuk menarik perbedaan dengan ‘koperasi’ yang biasa digunakan oleh masyarakat Indonesia. Kooperasi adalah koperasi ‘mandiri’ yang menempatkan ideologi di atas laba. Penelitian ini bertujuan untuk melihat lebih dekat kontribusi kooperasi terhadap perkembangan inklusif, dan bagaimana kebijakan dan inovasi mempengaruhi keberadaan

Laporan lengkap riset (Bahasa Inggris) dapat diunduh pada tautan ini

Ringkasan laporan riset (Bahasa Indonesia) dapat diunduh pada tautan Cooperative’s contributions towards inclusive development

Commissioned by: Global Partners Digital

Author: Leonardus K. Nugraha and Dinita A. Putri

According to Internet Live Stats, Indonesia has 53,236,179 internet users – the 12th largest population of active internet users in the world. In terms of social media activities, Indonesia is considered highly connected and active. Today, Indonesia has the 4th largest Facebook user base and the 5th largest Twitter user base in the world. Combined with the growth of the e-commerce market, these numbers alone are sufficient to highlight the importance of ICT sector in Indonesia.

A growing reliance on ICTs also poses an increase in risk – evoking the old truism that technology can be both enabling and threatening. Having a comprehensive system that protects both users and information is therefore important. However, governing the cyber world can be perplexing. Based on the data from Ministry of Communication and Informatics, there have been 36.6 million attacks on internet networks in Indonesia in just the past three years. This vulnerability is caused by several issues hindering the ideal practice of cyber governance, such as a lack of coordination between actors in cybersecurity. The unprecedented freedom of information and data raises the question of who will be responsible for governing it and protecting the safety of citizens.

Mapping the Cyber Policy Landscape: Indonesia was carried out from May 2016 – August 2016. The purpose of this study is to map the cyber policy landscape in Indonesia. This will cover the relevant actors, interactions between actors, existing regulations and the interrelation between regulations.

Download report here: Mapping the Cyber Policy Landscape

Original article can be accessed here

You can listen to an interview between Globar Partners Digital and Leonardus below:

Author: Fajri Siregar, Mona Luthfina Usmani, Larastri Kumaralalita, Halida Nufaisa dan Dinita Andriani Putri

English

Complaining to improve governance: four stories of complaint-handling systems in Indonesia was carried out by Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG) between October 2015 – November 2016. The research investigates the implementation of complaint-handling mechanisms in Indonesia, especially LAPOR!, by examining four cases of its utilization on both national and subnational level.

Bahasa Indonesia

“Complaining to improve governance: four stories of complaint-handling systems in Indonesia” merupakan hasil riset yang dilakukan oleh Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG) selama Mei 2015-November 2016. Pada riset ini, CIPG melihat dan mempelajari implementasi alat pengaduan publik melalui empat studi kasus baik di level nasional maupun subnasional.

Laporan riset (English) dapat diunduh pada tautan ini.

Kertas kebijakan (Bahasa Indonesia) dapat diunduh pada tautan ini.

Artikel mengenai Making All Voices Count dapat diakses pada tautan ini.

 

Author: Inaya Rakhmani, Fajri Siregar dan Melia Halim

English
This study defines and maps existing Indonesian with a potential or are already informing policymaking. The study includes a survey on Indonesian scholars and their preference in journal-writing. This study was written by Inaya Rakhmani and CIPG’s Executive Director, Fajri Siregar, together with Melia Halim.

Bahasa Indonesia.
Dokumen ini memetakan potensi jurnal ilmiah di Indonesia untuk dirujuk dalam proses pembuatan kebijakan. Kajian ini mencakup sebuah survei terhadap akademisi Indonesia (di dalam dan luar negeri) dan preferensi mereka dalam menerbitkan artikel jurnal. Inaya Rakhmani, Fajri Siregar (Direktur Eksekutif CIPG) dan Melia Halim menyusun laporan ini.
Policy Journal dapat diunduh pada tautan ini.
Pertama kali dipublikasikan oleh Knowledge Sector Initiative (KSI) pada tautan ini.

Selama bulan Mei 2015 hingga Oktober 2016. Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG) telah melakukan riset mendalam bertajuk “Mengkaji Efektivitas Penggunaan Alat Pengaduan Publik”. Keanggotaan Indonesia dalam Open Government Initiative (OGI) dan inisiatif integrasi penggunaan alat pengaduan publik oleh instansi pemerintah dalam peningkatan pelayanan publik menjadi salah satu latar belakang dilakukannya penelitian ini.

Penelitian dilakukan dengan mengambil LAPOR! sebagai studi kasus tingkat nasional dan 3 studi kasus tingkat daerah, yaitu; Kabupaten Indramayu, Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Bojonegoro. Berikut adalah kertas kebijakan yang kami susun berdasarkan riset yang kami lakukan sebagai bentuk rekomendasi kepada para pemangku kepentingan.

 

Kertas kebijakan dapat diunduh pada tautan ini.