Updates

Oleh Wirawan Agahari

Pemerintah Indonesia di era Presiden Joko Widodo memiliki sebuah visi besar dalam sektor ekonomi digital. Bagaimana tidak, Jokowi menargetkan Indonesia untuk menjadi kekuatan ekonomi digital terbesar di ASEAN pada 2020, dengan proyeksi nilai transaksi e-commerce mencapai 130 juta US Dollar pada tahun 2020. Meskipun visi ini terkesan ambisius, namun Pemerintah memiliki dasar yang kuat dalam mencanangkan target ini. Salah satu alasan yang kuat adalah melihat fakta bahwa perilaku masyarakat Indonesia sangat berorientasi digital. Data dari Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) serta We Are Social menyebutkan bahwa pengguna internet Indonesia berada di kisaran 52%, dan sebagian besar diantaranya mengakses internet secara mobile selama 4 jam per hari. Lebih jauh, saat ini terdapat 370 juta kartu SIM aktif di Indonesia, jauh lebih besar dari populasi Indonesia yang sudah hampir mencapai 270 juta penduduk.

Banyak faktor yang mendorong perkembangan dinamika digital di Indonesia, namun setidaknya dapat dibagi dalam dua perspektif: industri dan konten. Dari sisi industri, terlihat bahwa operator telekomunikasi berlomba-lomba membangun infrastruktur secara masif, mulai dari jaringan 2G, 3G, hingga 4G. Tidak hanya itu, terjadi persaingan antar operator yang cenderung tidak sehat dan menimbulkan perang tarif, dimana operator menurunkan harga serendah-rendahnya untuk menaikkan utilisasi jaringan mereka. Hal ini juga makin diperkuat oleh menjamurnya smartphone murah yang sesuai dengan daya beli masyarakat menengah ke bawah. Walaupun perang tarif berdampak buruk bagi industri telekomunikasi, tapi dampaknya terhadap masyarakat sangat terasa, dimana telekomunikasi kini tidak lagi dianggap sebagai barang mahal. Sedangkan dari sisi konten, menggeliatnya penggunaan media sosial seperti Facebook dan Twitter serta munculnya aplikasi chat seperti BlackBerry Messenger (BBM) dan WhatsApp menjadi pendorong utama penetrasi data di Indonesia.

Meskipun perilaku digital masyarakat Indonesia menunjukkan tren yang meningkat, faktanya infrastruktur telekomunikasi di Indonesia belum terbangun secara merata. Pembangunan infrastruktur yang masif hanya terlihat di kawasan Jawa dan Sumatera, sedangkan di kawasan timur Indonesia infrastruktur telekomunikasi yang ada masih jauh dari memadai. Akibatnya jelas, kesenjangan digital sangat nyata terjadi di Indonesia. APJII mencatat bahwa 70 juta pengguna internet Indonesia berpusat di pulau Jawa, Sumatera, dan Bali. Sedangkan total semua pengguna internet di Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua hanya sebesar 5.9 juta. Fakta ini pun juga terlihat dari posisi Indonesia di sejumlah index yang dikeluarkan berbagai lembaga, seperti Networked Readiness Index (NRI) dan GSMA Mobile Connectivity Index. Posisi Indonesia masih kalah jauh bahkan bila dibandingkan oleh negara-negara ASEAN seperti Malaysia dan Thailand.

Kesenjangan digital yang nyata di Indonesia (Sumber: Opensignal.com)

Tren Ekonomi Digital di Indonesia

Terlepas dari pembangunan infrastruktur yang belum merata, industri ekonomi digital di Indonesia bisa dibilang sangat menggeliat. Hal ini ditandai dengan tumbuh pesatnya berbagai perusahaan rintisan (start-up) yang berbasis aplikasi. Data dari situs startupranking.com mencatat bahwa saat ini terdapat 1463 start-up di Indonesia. Angka ini menempatkan Indonesia sebagai negara dengan jumlah start-up terbesar ketiga di dunia, hanya kalah dari Amerika Serikat dan India. Menariknya, tren pertumbuhan start-up ini dipelopori oleh para generasi muda yang memiliki semangat sociopreneurship, yakni bagaimana mereka dapat menyelesaikan berbagai masalah yang ada di masyarakat serta memberikan dampak yang signifikan lewat medium teknologi. Salah satu contohnya adalah bagaimana Nadiem Makarim mendirikan Go-Jek untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan moda transportasi ojek yang cepat dan dapat diandalkan. Contoh lain adalah William Tanuwijaya, CEO Tokopedia yang awalnya punya visi untuk mempermudah siapapun agar dapat memulai bisnis mereka sendiri lewat medium internet.

Ekonomi digital memang memiliki dampak yang signifikan terhadap pembangunan di Indonesia. Laporan dari Oxford Economics (2016) menyebutkan bahwa keberadaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan jumlah lapangan kerja di Indonesia. Secara khusus, setiap 1 persen peningkatan penetrasi mobile diproyeksikan menyumbang tambahan 640 juta US Dollar kepada PDB Indonesia serta membuka 10.700 lapangan kerja baru pada tahun 2020. Kontribusi sektor TIK makin terasa signifikan terhadap PDB Indonesia, mengingat sektor TIK menyumbang 7.2 persen dari total PDB Indonesia. Walaupun angka ini masih jauh dibandingkan sektor lain, namun sektor TIK mengalami pertumbuhan sekitar 10 persen yang merupakan pertumbuhan terbesar dibandingkan sektor lain. Pertumbuhan ini pun juga jauh lebih besar dibandingkan pertumbuhan rata-rata PDB nasional yang hanya 5 persen. Maka tidak mengherankan jika pemerintah Indonesia menaruh perhatian yang besar terhadap sektor ekonomi digital.

Lantas, apa saja tren pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia?

Baca artikel lengkap di sini

Pertama kali diterbitkan pada portal Kumparan(dot)com

Innovation Outlook: Memetakan Potensi dan Tantangan Ekonomi Digital di Indonesia

Oleh: Wirawan Agahari, Leonardus Kristianto Nugraha, Mona Luthfina Usmani

Indonesia kini telah berada dalam masa transisi menuju era digital. Hal ini terlihat dari studi oleh We Are Social (2017) yang menyebutkan bahwa 51 persen masyarakat Indonesia telah memiliki akses ke internet, walaupun masih berpusat di pulau Jawa. Selain itu, penetrasi smartphone telah mencapai 47 persen dengan penggunaannya berkisar antara media sosial, hiburan, dan berita. Statistik ini memperlihatkan peluang yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia, terutama di sektor digital. Berbagai faktor dapat berperan penting sebagai pendorong, antara lain kualitas jaringan telekomunikasi di Indonesia yang semakin baik, munculnya sistemoperasi Android yang mendorong pertumbuhan aplikasi buatan dalam negeri, serta menjamurnya smartphone murah yang makin terjangkau olehmasyarakat Indonesia.

Potensi ekonomi digital di Indonesia pun semakin terlihat ketika banyak generasi muda yang terinspirasi dari kesuksesan Go-Jek, Traveloka, dan Tokopedia untuk berbondong-bondong merintis startup digital. Pemerintah pun kini semakin menunjukkan komitmen mendukung ekosistem ekonomi digital dengan meluncurkan berbagai program, seperti satu juta domain .id gratis, gerakan 1000 startup digital, serta peluncuran paket kebijakan ekonomi ke-14 tentang e-commerce. Hal ini merupakan sesuatu yang positif, karena berbagai startup tersebut dapat berperan sebagai duta investasi Indonesia di hadapan investor asing sekaligus membuat Indonesia berpeluang menjadi salah satu kekuatan ekonomi kreatif dunia seperti yang diproyeksikan oleh Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf).

Terlepas dari segala potensi ini, tentunya ada berbagai tantangan yang harus dihadapi untuk mewujudkan ekosistem ekonomi digital yang berkualitas. Salah satunya adalah dari sisi regulasi, terutama bagaimana memformulasikan regulasi yang adaptif terlepas dari fakta bahwa regulasi selalu terlambat menyikapi fenomena yang dinamis. Kasus regulasi pelarangan transportasi online yang hanya bertahan satu hari adalah contoh nyatanya. Masalah lainnya adalah tantangan dalam menyediakan SDM berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan industri digital. Hal ini penting karena untuk menghasilkan produk-produk yang dapat bersaing secara global maupun lokal dibutuhkan SDM yang kompeten, yang sayangnya jumlahnya belum mencukupi. Terakhir, masalah seputar konten Over-the-Top (OTT) juga perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah, terutama terkait langkah-langkah untuk membantu OTT lokal agar dapat bersaing dengan OTT asing.

 

Aldani Putri Wijayanti | Pemagang | CIPG

“Pada kehidupan sehari-hari, kita membentuk ide tentang orang lain dan tentang situasi sosial. Kita menginterpretasikan perilaku orang lain dan memprediksikan apa yang akan mereka lakukan apabila menghadapi sebuah situasi tertentu.”

-Fritz Heider (1958), Psikolog

 

Mempelajari psikologi berarti berusaha merasai ‘sepatu’ orang lain, menjadi diri yang penuh empati. Setidaknya itulah esensi dari empat tahun studi saya di psikologi. Memahami fenomena secara utuh, lengkap dengan konteksnya. Meskipun diketahui ada banyak faktor yang dapat memengaruhi perilaku, kita tidak tahu apakah perilaku tersebut juga akan muncul dalam konteks yang berbeda. Tidak ada pendeskripsian absolut tentang prediksi satu orang, terlebih jika menyangkut kelompok. Tak ayal, saya sering menolak jika diminta membaca karakter orang yang baru saya temui. Alih-alih menuruti kehendak mereka untuk ‘diramal’, saya justru berbicara tentang minat saya di dunia penelitian kualitatif dan politik internasional lewat simulasi sidang PBB yang sering saya ikuti.

Minat tidak hanya datang begitu saja. Dalam psikologi, minat dan hal-hal yang kita tekuni dengan sungguh-sungguh akan menuntun kita ke aktivitas sosial yang krusial di masa mendatang. Demikian juga dengan perjalanan memaknai minat diri pribadi. Saya menemukan irisan dari psikologi, penelitian, dan politik internasional. Ketiganya berada dalam spektrum memposisikan diri, kembali ke hal yang elementer: Merasai ‘sepatu’ orang lain. “Kenapa seorang anak bisa bertingkah agresif?” “Mengapa orang-orang memiliki altruisme yang tinggi?” “Bagaimana harus bernegosiasi terhadap penolakan suatu negara?”. Ragam pertanyaan itu berusaha saya jawab selama melibatkan diri di ranah penelitian psikologi dan simulasi sidang PBB.

Minat akan kebijakan dan pembuatan regulasi bertunas ketika saya mengikuti perumusan RUU Kesehatan Jiwa (Keswa) di UI pada tahun 2013 silam. Kala itu saya masih mahasiswa tahun pertama. Mencermati setiap pasal dan ayat yang terdapat dalam RUU tersebut membuat saya berkontemplasi, “Bisakah RUU Keswa ini menjadi eskalasi penghapusan stigma di kalangan penderita gangguan jiwa yang sudah terlanjur masif di negeri ini?”

Setahun kemudian, Juli 2014, UU Keswa disahkan. Secara ringkas, selain menegaskan terminologi yang berkaitan dengan gangguan jiwa, UU Keswa turut memberi arahan tentang upaya promotif, kuratif, preventif, dan rehabilitatif dalam menindaklanjuti perlakuan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Minat saya kembali tumbuh untuk melihat seberapa jauh implementasi UU tersebut di kalangan masyakarat, khususnya dalam Program Bebas Pasung yang dikawal oleh Kementerian Kesehatan.

Pergerakan menuju Indonesia Bebas Pasung 2019 adalah upaya yang kontinu. Meski sporadis, tiap pemerintah daerah pasti mengupayakan yang terbaik untuk melepas belenggu stigma dan keterbatasan gerak bagi para ODGJ, Orang Dengan Skizofrenia (ODS), maupun yang dipasung karena kesalahpahaman masyarakat memperlakukan orang dengan keterbelakangan mental. Kendati telah disahkan sejak 2014 lalu, UU Keswa masih minim implementasi di masyarakat. Apalagi, tanpa perlu ada peraturan turunan dari UU No. 18 tersebut, masyarakat dengan kepercayaan kolektivis tetap memantau warganya yang terdiagnosis gangguan jiwa. Kembali ke gugusan pertanyaan sejauh apa sebuah aspek legal mampu menjangkau akar masyarakat yang bertindak berdasarkan asumsi mereka sendiri? Pada akhirnya, sudah hampir tiga tahun UU Keswa belum kunjung menjadi percepatan program Bebas Pasung.

Proses meneliti tugas akhir saya mengungkap ketidaktahuan akan UU Keswa di masyarakat, bahkan kader-kader Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial di daerah rawan pemasungan. Semua orang menyalahkan faktor ekonomi di permasalahan pemasungan, meski sesungguhnya faktor ekonomi adalah integral dari permasalahan sosial apapun. Mencermati dari satu aspek tersebut tidak akan membantu banyak dalam upaya kuratif jangka panjang. Analisis mendalam perlu dilakukan karena air yang Anda minum bukan hanya karena adanya rasa haus, tetapi juga cuaca yang panas membuat rasa haus menjadi muncul. “Rasa haus” dan “cuaca panas” tersebut adalah hal yang diperhatikan oleh para akademisi bidang sosial.

Sejak mengidentifikasi diri sebagai akademisi sosial, saya semakin bersemangat meneliti fenomena yang ada di masyarakat. Mulai dari penelitian pemasungan, anak jalanan, sampai penelitian napi lansia di lapas dan mendalami indigenous psychology. Semua aspek menuntut saya untuk memperhatikan dari sisi ‘sepatu’ masyarakat. Saya menyukai penelitian sosial dan terjun ke masyarakat. Saya beranggapan bahwa meneliti bukan soal menyimpulkan angka statistik dari kuesioner, atau meng-coding kategorisasi yang didapat dari verbatim. Meneliti adalah persoalan menggapai keabadian, seperti kebanyakan tulisan lainnya. Verba volent, scripta manent. Apa yang diucapkan akan terbang menguap, sementara yang tertulis akan tinggal dan tetap. Semua hal yang saya presentasikan ketika saya diundang sebagai pembicara di workshop dan seminar kemahasiswaan akan hilang di generasi berikutnya yang tidak bertemu saya. Namun, apa yang dikenang dan diperhatikan adalah karya ilmiah saya yang terpublikasi dan memberikan ilmu baru bagi para pembaca.

Lazimnya, setelah lulus para sarjana psikologi bisa dipetakan dalam tiga lajur: 1. Mengikuti ujian masuk profesi psikologi untuk mengejar gelar Psikolog; 2. Mendaftar di magister sains psikologi untuk belajar kajian teoretis ilmu psikologi; dan 3. Langsung bekerja di bagian HRD perusahaan, wujud peminatan di bidang Psikologi Industri dan Organisasi. Tetapi selalu ada anomali. Orang-orang yang menjalani panggilan hidup yang bagi orang awam tidak linier, namun ditekuninya karena rasa suka. Dalam kasus ini, saya dan minat saya di penelitian bidang kebijakan publik. Sangat sulit mencari wadah yang membuat pembelajar ini menyalurkan rasa haus akan penelitian sosial yang mendekatkan saya pada masyarakat, sekaligus bisa memberi dampak langsung karena dibaca oleh pemangku kepentingan di republik ini. Pilihan untuk bekerja di lembaga think-tank mulai muncul.

Lembaga think-tank di Indonesia cukup terbatas, sehingga mempersempit lingkup pencarian tentang hal tersebut di media daring. Nama Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG) menjadi opsi yang muncul karena ranah penelitian yang bersinggungan dengan kebijakan publik. Saat sudah lulus, meneliti bukan lagi soal memenuhi hobi, tetapi untuk menemukan wadah untuk berkembang. CIPG sebagai lembaga yang terlibat mulai dari grassroot, berempati pada fenomena sosial, dan menyertakan penelitinya dalam dualisme level: mikro dan makro membuat saya belajar banyak melalui lembaga ini.

Kedepannya, kita tidak bisa menampik kebutuhan akan psikolog dalam setiap kebijakan yang berimbas pada masyarakat. Kebijakan pemerintah, dalam segi apapun, merupakan runutan dari intervensi psikologis yang bahkan tidak disadari oleh pemangku kebijakan itu sendiri. Dalam ranah yang lebih luas, intervensi psikologi berdampak pada sejauhmana sebuah peraturan dapat menyentuh masyarakat tanpa menghakiminya. Kacamata prediksi perilaku individual dan kolektif ini hanya dimiliki oleh peneliti yang dapat merasai ‘sepatu’ masyarakat yang ditelitinya. Untuk itu, kajian publik perlu ditangani oleh orang-orang dari bidang keilmuan psikologi.

Commissioned by: Global Partners Digital

Author: Leonardus K. Nugraha and Dinita A. Putri

According to Internet Live Stats, Indonesia has 53,236,179 internet users – the 12th largest population of active internet users in the world. In terms of social media activities, Indonesia is considered highly connected and active. Today, Indonesia has the 4th largest Facebook user base and the 5th largest Twitter user base in the world. Combined with the growth of the e-commerce market, these numbers alone are sufficient to highlight the importance of ICT sector in Indonesia.

A growing reliance on ICTs also poses an increase in risk – evoking the old truism that technology can be both enabling and threatening. Having a comprehensive system that protects both users and information is therefore important. However, governing the cyber world can be perplexing. Based on the data from Ministry of Communication and Informatics, there have been 36.6 million attacks on internet networks in Indonesia in just the past three years. This vulnerability is caused by several issues hindering the ideal practice of cyber governance, such as a lack of coordination between actors in cybersecurity. The unprecedented freedom of information and data raises the question of who will be responsible for governing it and protecting the safety of citizens.

Mapping the Cyber Policy Landscape: Indonesia was carried out from May 2016 – August 2016. The purpose of this study is to map the cyber policy landscape in Indonesia. This will cover the relevant actors, interactions between actors, existing regulations and the interrelation between regulations.

Download report here: Mapping the Cyber Policy Landscape

Original article can be accessed here

You can listen to an interview between Globar Partners Digital and Leonardus below:

GDN 1 GDN 2

Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG) bekerja sama dengan Pusat Kajian Komunikasi Universitas Indonesia (Puskakom UI), Global Development Network (GDN) dan Knowledge Sector Initiatives (KSI) menyelenggarakan Diskusi Publik dengan judul Rethinking Research: Policies and Practices pada Rabu, 6 April 2016 di Auditorium LIPI. Diskusi ini membahas hasil dari tiga penelitian mengenai kebijakan dan praktik pelaksanaan penelitian di Indonesia. Berlaku sebagai moderator diskusi adalah Fajri Siregar, Direktur Eksekutif CIPG.

Hasil penelitian pertama dipaparkan oleh Inaya Rakhmani, Ketua Puskakom UI. Penelitian dengan judul Reforming Research in Indonesia: Policies and Practices ini menggarisbawahi pentingnya transparansi dalam sistem rekrutmen dosen. Hal ini dikarenakan sistem rekrutmen dosen yang tertutup membatasi mobilitas akademik peneliti/dosen dan mengakibatkan adanya ketersekatan dalam pengetahuan peneliti/dosen. Pengetahuan yang tersekat tersebut berpotensi menurunkan kinerja peneliti/dosen. Salah satu solusinya adalah dengan membentuk critical peer di antara peneliti/dosen. Paparan ini ditanggapi oleh Fred Carden, Tenaga ahli KSI, yang menyatakan bahwa selain sistem rekrutmen dosen, peneliti/dosen juga menghadapi hambatan struktural dalam melakukan publikasi riset. Beliau juga menambahkan bahwa salah satu fungsi peneliti adalah berkontribusi terhadap penyelesaian dan pembahasan masalah yang terjadi saat ini.

Penelitian kedua dengan judul Diagnostic Study on Barriers to University Research dikemukakan oleh tim peneliti mitra KSI yang berasal dari berbagai universitas. Salah satu temuan dari penelitian ini adalah saat ini kebijakan pemerintah masih kurang mendukung riset. Selain itu, penelitian ini juga menekankan perlunya reformasi sistem rekrutmen. Yanuar Nugroho, Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP), menyatakan bahwa pemerintah belum memahami hubungan antara riset dengan pembangunan negara dan bahwa riset perlu diperjuangkan di agenda pembangunan nasional. Diskusi ini harus dijadikan sebagai titik awal bagi para pemangku kepentingan untuk menata kembali tata kelola penelitian di Indonesia.

Pou Sovachana dari Kamboja memaparkan penelitian ketiga dengan judul Doing Research in Cambodia: Making Models That Build Capacity. Dalam penelitian ini, dijelaskan beberapa temuan di Kamboja yang mirip dengan permasalahan yang ada di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah beban kerja struktural peneliti dan keterbatasan dana penelitian. Lebih jauh, ketimpangan gender peneliti, kecenderungan untuk mengikuti kepentingan donor, serta kemampuan bahasa juga menjadi tantangan penelitian di Kamboja. Lynn V Meek dari Universitas Melbourne menyatakan pentingnya keberadaan konteks dalam riset.

Sesi terakhir diisi oleh Pierre Jacquet, Presiden GDN, dan Satryo S. Brodjonegoro, Wakil Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI). Keduanya menyampaikan kesimpulan dari tiga penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya. Sesi ini sekaligus menjadi penutup keseluruhan rangkaian diskusi.

Materi persentasi diskusi publik dapat diunduh pada tautan berikut:

Fred Carden-Reforming Research
Sovachana Pou-Doing Research in Cambodia: Making Models That Build Capacity
Inaya Rakhmani dan Fajri Siregar-Reforming Research in Indonesia: Policies and Practices
Mitra KSI-Presentasi Hambatan Riset

Hari Sabtu, tanggal 22 Agustus 2015 lalu, Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG) bersama University of Manchester dan didukung oleh Ford Foundation mengadakan peluncuran riset Unboxing Television in Contemporary Indonesia di Function Room, Gedung Usmar Ismail, Kuningan, Jakarta Selatan. Acara yang diberi tema Imaji dalam Sekat Media ini berlangsung dari pukul 13.30 – 16.30, dan dihadiri oleh peserta dari kalangan industri media, mahasiswa, media, dan masyarakat umum.

Acara dimulai dengan pemutaran dokumenter bertajuk Catatan Penonton yang disutradarai oleh Rhino Ariefiansyah, dan diproduksi oleh CIPG berdasarkan hasil studi etnografi yang digunakan dalam laporan riset. Dokumenter berdurasi 18 menit ini menggambarkan pola konsumsi televisi di tiga keluarga yang ada di Tangerang, Bandung dan Pulau Ende (Nusa Tenggara Timur), serta menampilkan pendapat-pendapat subyek tentang televisi.

Selepas pemutaran dokumenter, acara kembali dilanjutkan dengan presentasi oleh Dwitri Amalia selaku peneliti utama dalam riset ini, mewakili para peneliti lain, Leonardus K. Nugraha, Fajri Siregar, Klara Esti, Dinita Andriani Putri dan Dr. Yanuar Nugroho selaku Principal Investigator. Dalam presentasinya, Dwitri membahas temuan riset dalam topik proses produksi dan konsumsi konten televisi di Indonesia. Ada tiga pertanyaan besar yang ingin dijawab: 1) Bagaimanakah proses produksi konten TV di Indonesia, 2) Bagaimanakah proses konsumsi konten TV di Indonesia dan faktor-faktor apa yang memengaruhinya dan 3) Apakah hubungan antara proses produksi dan konsumsi konten tersebut.

Untuk menjawab pertanyaan seputar konsumsi konten, CIPG melakukan studi etnografi di 12 rumah yang berada di 3 wilayah (Jabodetabek, Jawa Barat dan Nusa Tenggara Timur) selama Mei hingga September 2014. Masing-masing peneliti tinggal di rumah-rumah tersebut selama 3 hingga 6 minggu untuk merasakan hidup sehari-hari bersama keluarga tersebut dan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran televisi dalam kehidupan mereka.

Pertanyaan seputar produksi konten dijawab melalui wawancara ke 28 aktor utama industri TV, dan kunjungan ke 5 set produksi acara (Inbox, Pesbukers, Dahsyat, Segelas Cerita Keluarga Kusuma dan Indonesia Lawak Klub). Narasumber meliputi pegawai dan eksekutif TV (RCTI, NET., Trans TV, ANTV, Metro TV), lembaga rating (Nielsen), agensi iklan/media strategist (Lowe, Leo Burnett, Ogilvy), pengiklan (Unilever), dan juga sejumlah penulis naskah, akademisi, dan aktivis media.

Temuan utama riset ini adalah bahwa walaupun penonton mempunyai pola tonton yang berbeda-beda, kritik dan komentar mereka tidak mampu ditangkap oleh para produser konten. Struktur industri media kita tidak mempunyai mekanisme untuk menampung feedback dari penonton yang langsung, karena masih banyak mengacu kepada sistem rating dan kurang menggali dinamika di balik rating tersebut. Produser konten seolah tidak mampu untuk melawan mekanisme pasar, karena keputusan dalam memproduksi konten dikuasai oleh kekuatan rating tersebut. Ketidakmampuan pelaku industri dalam berinovasi dan mengaktifkan “free will” ini adalah kondisi yang disebut sebagai captive situation, yaitu suatu kondisi ketika hanya segelintir pihak yang berkuasa atas pasar (yaitu stasiun TV, lembaga rating dan agen iklan). Pihak-pihak inilah yang mendominasi keputusan produksi.

Seusai presentasi, acara berlanjut dengan diskusi yang dimoderatori oleh Yanuar Nugroho, dengan penanggap Chand Parwez, pemilik production house Starvision Plus, dan Ishadi SK selaku komisaris Trans TV. Bapak Chand memberikan tanggapan bahwa sebagai produser, faktor utama yang ia pertimbangkan dalam memproduksi konten adalah bagaimana programnya bisa memikat perhatian penonton. Menurutnya, penonton sekarang sangat selektif, dan walaupun diberikan tayangan yang berkualitas, rating sering kali rendah. Hal ini juga memengaruhi dinamika industri yaitu ketika produksi tayangan (baca: sinetron) menjadi terburu-buru. PH yang berafiliasi lebih banyak dengan stasiun TV, akan mendapatkan lebih banyak kesempatan dibanding PH yang independent. Ini menyebabkan program positif justru dihindari untuk dibuat.

Bapak Ishadi SK menyatakan bahwa TV sebenarnya adalah pemberi pelayanan jasa untuk memberikan pelayanan terbaik dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan konsumen/penonton di sosial media.

Acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, dengan beberapa pertanyaan yang diajukan oleh enam penanya. Salah satu di antaranya adalah tentang kredibilitas lembaga rating, dan apakah sebetulnya yang digambarkan oleh rating itu? Dwitri menjawab bahwa berdasarkan wawancara dengan Nielsen, rating hanya menggambarkan traffic counting program-program yang ditonton, dan tidak memberikan value judgement apakah penonton suka atau tidak dengan program-program yang ada. Di sisi lain, rating menjadi rujukan sebagian besar produser konten TV. Di sinilah diperlukan lembaga rating alternatif sebagai suatu struktur agar dinamika penonton televisi bisa digali secara lebih jauh dan representatif.