Articles

Oleh Wirawan Agahari

Pemerintah Indonesia di era Presiden Joko Widodo memiliki sebuah visi besar dalam sektor ekonomi digital. Bagaimana tidak, Jokowi menargetkan Indonesia untuk menjadi kekuatan ekonomi digital terbesar di ASEAN pada 2020, dengan proyeksi nilai transaksi e-commerce mencapai 130 juta US Dollar pada tahun 2020. Meskipun visi ini terkesan ambisius, namun Pemerintah memiliki dasar yang kuat dalam mencanangkan target ini. Salah satu alasan yang kuat adalah melihat fakta bahwa perilaku masyarakat Indonesia sangat berorientasi digital. Data dari Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) serta We Are Social menyebutkan bahwa pengguna internet Indonesia berada di kisaran 52%, dan sebagian besar diantaranya mengakses internet secara mobile selama 4 jam per hari. Lebih jauh, saat ini terdapat 370 juta kartu SIM aktif di Indonesia, jauh lebih besar dari populasi Indonesia yang sudah hampir mencapai 270 juta penduduk.

Banyak faktor yang mendorong perkembangan dinamika digital di Indonesia, namun setidaknya dapat dibagi dalam dua perspektif: industri dan konten. Dari sisi industri, terlihat bahwa operator telekomunikasi berlomba-lomba membangun infrastruktur secara masif, mulai dari jaringan 2G, 3G, hingga 4G. Tidak hanya itu, terjadi persaingan antar operator yang cenderung tidak sehat dan menimbulkan perang tarif, dimana operator menurunkan harga serendah-rendahnya untuk menaikkan utilisasi jaringan mereka. Hal ini juga makin diperkuat oleh menjamurnya smartphone murah yang sesuai dengan daya beli masyarakat menengah ke bawah. Walaupun perang tarif berdampak buruk bagi industri telekomunikasi, tapi dampaknya terhadap masyarakat sangat terasa, dimana telekomunikasi kini tidak lagi dianggap sebagai barang mahal. Sedangkan dari sisi konten, menggeliatnya penggunaan media sosial seperti Facebook dan Twitter serta munculnya aplikasi chat seperti BlackBerry Messenger (BBM) dan WhatsApp menjadi pendorong utama penetrasi data di Indonesia.

Meskipun perilaku digital masyarakat Indonesia menunjukkan tren yang meningkat, faktanya infrastruktur telekomunikasi di Indonesia belum terbangun secara merata. Pembangunan infrastruktur yang masif hanya terlihat di kawasan Jawa dan Sumatera, sedangkan di kawasan timur Indonesia infrastruktur telekomunikasi yang ada masih jauh dari memadai. Akibatnya jelas, kesenjangan digital sangat nyata terjadi di Indonesia. APJII mencatat bahwa 70 juta pengguna internet Indonesia berpusat di pulau Jawa, Sumatera, dan Bali. Sedangkan total semua pengguna internet di Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua hanya sebesar 5.9 juta. Fakta ini pun juga terlihat dari posisi Indonesia di sejumlah index yang dikeluarkan berbagai lembaga, seperti Networked Readiness Index (NRI) dan GSMA Mobile Connectivity Index. Posisi Indonesia masih kalah jauh bahkan bila dibandingkan oleh negara-negara ASEAN seperti Malaysia dan Thailand.

Kesenjangan digital yang nyata di Indonesia (Sumber: Opensignal.com)

Tren Ekonomi Digital di Indonesia

Terlepas dari pembangunan infrastruktur yang belum merata, industri ekonomi digital di Indonesia bisa dibilang sangat menggeliat. Hal ini ditandai dengan tumbuh pesatnya berbagai perusahaan rintisan (start-up) yang berbasis aplikasi. Data dari situs startupranking.com mencatat bahwa saat ini terdapat 1463 start-up di Indonesia. Angka ini menempatkan Indonesia sebagai negara dengan jumlah start-up terbesar ketiga di dunia, hanya kalah dari Amerika Serikat dan India. Menariknya, tren pertumbuhan start-up ini dipelopori oleh para generasi muda yang memiliki semangat sociopreneurship, yakni bagaimana mereka dapat menyelesaikan berbagai masalah yang ada di masyarakat serta memberikan dampak yang signifikan lewat medium teknologi. Salah satu contohnya adalah bagaimana Nadiem Makarim mendirikan Go-Jek untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan moda transportasi ojek yang cepat dan dapat diandalkan. Contoh lain adalah William Tanuwijaya, CEO Tokopedia yang awalnya punya visi untuk mempermudah siapapun agar dapat memulai bisnis mereka sendiri lewat medium internet.

Ekonomi digital memang memiliki dampak yang signifikan terhadap pembangunan di Indonesia. Laporan dari Oxford Economics (2016) menyebutkan bahwa keberadaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan jumlah lapangan kerja di Indonesia. Secara khusus, setiap 1 persen peningkatan penetrasi mobile diproyeksikan menyumbang tambahan 640 juta US Dollar kepada PDB Indonesia serta membuka 10.700 lapangan kerja baru pada tahun 2020. Kontribusi sektor TIK makin terasa signifikan terhadap PDB Indonesia, mengingat sektor TIK menyumbang 7.2 persen dari total PDB Indonesia. Walaupun angka ini masih jauh dibandingkan sektor lain, namun sektor TIK mengalami pertumbuhan sekitar 10 persen yang merupakan pertumbuhan terbesar dibandingkan sektor lain. Pertumbuhan ini pun juga jauh lebih besar dibandingkan pertumbuhan rata-rata PDB nasional yang hanya 5 persen. Maka tidak mengherankan jika pemerintah Indonesia menaruh perhatian yang besar terhadap sektor ekonomi digital.

Lantas, apa saja tren pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia?

Baca artikel lengkap di sini

Pertama kali diterbitkan pada portal Kumparan(dot)com

Oleh: Klara Esti

Televisi mengudara dengan frekuensi milik publik. Karena itu, sejatinya warga berhak menggunakan, menikmati, dan mendapatkan manfaat dari frekuensi. Kelahiran Rapotivi pun tidak lepas dari semangat ini. Ia dirancang menjadi alat pengaduan yang memungkinkan penonton menyuarakan keprihatinan mereka mengenai kualitas konten televisi. Dalam konteks lebih luas, Rapotivi bisa menjadi model pengembangan rating alternatif yang lebih terbuka dan partisipatoris.

Sejak diluncurkan pada 21 Februari 2015, terdapat 3473 pengguna yang terdaftar di lokadata Rapotivi (hingga 21 Februari 2017). Dari jumlah itu, ada 411 pengguna yang pernah menyampaikan aduan lewat Rapotivi. Jumlah aduan yang masuk pun cenderung menurun di tiap semester. Dalam enam bulan terakhir (22 Agustus 2016-21 Februari 2017) hanya ada 77 pengguna yang menyampaikan 195 aduan ke Rapotivi.

Aduan 4 semester

Sepanjang Maret lalu, survei daring pengguna Rapotivi telah digelar.[1] Sebanyak 71 pengguna Rapotivi berpartisipasi dalam survei ini. Dari jumlah itu, 35 di antaranya menggunakan Rapotivi di Android, sedangkan sisanya mengakses Rapotivi melalui laman http://www.rapotivi.org/. Kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi seksual merupakan tiga isu besar yang paling memprihatinkan responden.

Isu

Lebih dari separuh responden (66%) mengaku mau menggunakan Rapotivi karena mereka menginginkan tayangan TV yang lebih baik. Sebanyak 26% menggunakan Rapotivi karena ingin menyalurkan kritik ke stasiun TV. Sangat sedikit yang menggunakan Rapotivi karena ikut ajakan teman atau tertarik dengan imbalan. Tampak jelas bahwa pengguna Rapotivi sungguh berharap aspirasi yang mereka sampaikan melalui Rapotivi bermuara pada perbaikan kualitas tayangan TV. Selama dua tahun Rapotivi hadir, sudahkah harapan itu terwujud?

Menggunakan

Saat ditanya apakah mereka merasa bahwa aduan yang mereka sampaikan lewat Rapotivi berdampak terhadap isi TV, sebagian besar merasa ragu. Ini tampak dari jawaban yang jatuh di kategori “Agak setuju” dan “Kurang setuju”. Bahkan ada sembilan orang yang menyatakan “Sangat tidak setuju”. Dengan kata lain, mayoritas responden merasa bahwa aduan yang mereka sampaikan lewat Rapotivi tidak berdampak pada perbaikan kualitas tayangan TV.

Aduan

Kami pun mengirimkan pertanyaan lanjutan untuk mengetahui alasan mereka yang menjawab “Sangat tidak setuju”. Ada yang merasa frustrasi karena sudah berkali-kali mengadu lewat Rapotivi, tapi masih juga mendapati banyak adegan marah, menipu, merencanakan sesuatu yang buruk dalam tayangan berklasifikasi R/BO (Remaja/Bimbingan Orangtua). Juga ada yang geram lantaran sudah berulang kali melaporkan tayangan Mars Perindo lewat Rapotivi, namun tayangan itu tetap ada. Ia merasa KPI maupun lembaga pemerintah tak sanggup menindak pelanggaran tersebut. Cerita pengalaman pengguna Rapotivi tersebut memantik rasa penasaran kami: Adakah yang punya pengalaman serupa ketika berhadapan dengan TV? Kami sangat senang jika ada yang bersedia berbagi tentang pengalamannya menonton TV.


[1] CIPG dan tim Rapotivi menyebarkan survei kepada pengguna Rapotivi melalui surel, akun Facebook dan akun Twitter Rapotivi, Remotivi, maupun CIPG, laman CIPG, dan pop up di aplikasi Rapotivi Android maupun laman Rapotivi. Surel pengingat untuk mengisi survei dikirimkan secara berkala dalam dua minggu terakhir periode survei. Sayangnya, periode survei berakhir, hanya 71 orang yang mengisi survei. Dari jumlah ini, 24 di antaranya memilih mengisi sebagai Anonim (tanpa nama).

Innovation Outlook: Memetakan Potensi dan Tantangan Ekonomi Digital di Indonesia

Oleh: Wirawan Agahari, Leonardus Kristianto Nugraha, Mona Luthfina Usmani

Indonesia kini telah berada dalam masa transisi menuju era digital. Hal ini terlihat dari studi oleh We Are Social (2017) yang menyebutkan bahwa 51 persen masyarakat Indonesia telah memiliki akses ke internet, walaupun masih berpusat di pulau Jawa. Selain itu, penetrasi smartphone telah mencapai 47 persen dengan penggunaannya berkisar antara media sosial, hiburan, dan berita. Statistik ini memperlihatkan peluang yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia, terutama di sektor digital. Berbagai faktor dapat berperan penting sebagai pendorong, antara lain kualitas jaringan telekomunikasi di Indonesia yang semakin baik, munculnya sistemoperasi Android yang mendorong pertumbuhan aplikasi buatan dalam negeri, serta menjamurnya smartphone murah yang makin terjangkau olehmasyarakat Indonesia.

Potensi ekonomi digital di Indonesia pun semakin terlihat ketika banyak generasi muda yang terinspirasi dari kesuksesan Go-Jek, Traveloka, dan Tokopedia untuk berbondong-bondong merintis startup digital. Pemerintah pun kini semakin menunjukkan komitmen mendukung ekosistem ekonomi digital dengan meluncurkan berbagai program, seperti satu juta domain .id gratis, gerakan 1000 startup digital, serta peluncuran paket kebijakan ekonomi ke-14 tentang e-commerce. Hal ini merupakan sesuatu yang positif, karena berbagai startup tersebut dapat berperan sebagai duta investasi Indonesia di hadapan investor asing sekaligus membuat Indonesia berpeluang menjadi salah satu kekuatan ekonomi kreatif dunia seperti yang diproyeksikan oleh Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf).

Terlepas dari segala potensi ini, tentunya ada berbagai tantangan yang harus dihadapi untuk mewujudkan ekosistem ekonomi digital yang berkualitas. Salah satunya adalah dari sisi regulasi, terutama bagaimana memformulasikan regulasi yang adaptif terlepas dari fakta bahwa regulasi selalu terlambat menyikapi fenomena yang dinamis. Kasus regulasi pelarangan transportasi online yang hanya bertahan satu hari adalah contoh nyatanya. Masalah lainnya adalah tantangan dalam menyediakan SDM berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan industri digital. Hal ini penting karena untuk menghasilkan produk-produk yang dapat bersaing secara global maupun lokal dibutuhkan SDM yang kompeten, yang sayangnya jumlahnya belum mencukupi. Terakhir, masalah seputar konten Over-the-Top (OTT) juga perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah, terutama terkait langkah-langkah untuk membantu OTT lokal agar dapat bersaing dengan OTT asing.

 

Aldani Putri Wijayanti | Pemagang | CIPG

“Pada kehidupan sehari-hari, kita membentuk ide tentang orang lain dan tentang situasi sosial. Kita menginterpretasikan perilaku orang lain dan memprediksikan apa yang akan mereka lakukan apabila menghadapi sebuah situasi tertentu.”

-Fritz Heider (1958), Psikolog

 

Mempelajari psikologi berarti berusaha merasai ‘sepatu’ orang lain, menjadi diri yang penuh empati. Setidaknya itulah esensi dari empat tahun studi saya di psikologi. Memahami fenomena secara utuh, lengkap dengan konteksnya. Meskipun diketahui ada banyak faktor yang dapat memengaruhi perilaku, kita tidak tahu apakah perilaku tersebut juga akan muncul dalam konteks yang berbeda. Tidak ada pendeskripsian absolut tentang prediksi satu orang, terlebih jika menyangkut kelompok. Tak ayal, saya sering menolak jika diminta membaca karakter orang yang baru saya temui. Alih-alih menuruti kehendak mereka untuk ‘diramal’, saya justru berbicara tentang minat saya di dunia penelitian kualitatif dan politik internasional lewat simulasi sidang PBB yang sering saya ikuti.

Minat tidak hanya datang begitu saja. Dalam psikologi, minat dan hal-hal yang kita tekuni dengan sungguh-sungguh akan menuntun kita ke aktivitas sosial yang krusial di masa mendatang. Demikian juga dengan perjalanan memaknai minat diri pribadi. Saya menemukan irisan dari psikologi, penelitian, dan politik internasional. Ketiganya berada dalam spektrum memposisikan diri, kembali ke hal yang elementer: Merasai ‘sepatu’ orang lain. “Kenapa seorang anak bisa bertingkah agresif?” “Mengapa orang-orang memiliki altruisme yang tinggi?” “Bagaimana harus bernegosiasi terhadap penolakan suatu negara?”. Ragam pertanyaan itu berusaha saya jawab selama melibatkan diri di ranah penelitian psikologi dan simulasi sidang PBB.

Minat akan kebijakan dan pembuatan regulasi bertunas ketika saya mengikuti perumusan RUU Kesehatan Jiwa (Keswa) di UI pada tahun 2013 silam. Kala itu saya masih mahasiswa tahun pertama. Mencermati setiap pasal dan ayat yang terdapat dalam RUU tersebut membuat saya berkontemplasi, “Bisakah RUU Keswa ini menjadi eskalasi penghapusan stigma di kalangan penderita gangguan jiwa yang sudah terlanjur masif di negeri ini?”

Setahun kemudian, Juli 2014, UU Keswa disahkan. Secara ringkas, selain menegaskan terminologi yang berkaitan dengan gangguan jiwa, UU Keswa turut memberi arahan tentang upaya promotif, kuratif, preventif, dan rehabilitatif dalam menindaklanjuti perlakuan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Minat saya kembali tumbuh untuk melihat seberapa jauh implementasi UU tersebut di kalangan masyakarat, khususnya dalam Program Bebas Pasung yang dikawal oleh Kementerian Kesehatan.

Pergerakan menuju Indonesia Bebas Pasung 2019 adalah upaya yang kontinu. Meski sporadis, tiap pemerintah daerah pasti mengupayakan yang terbaik untuk melepas belenggu stigma dan keterbatasan gerak bagi para ODGJ, Orang Dengan Skizofrenia (ODS), maupun yang dipasung karena kesalahpahaman masyarakat memperlakukan orang dengan keterbelakangan mental. Kendati telah disahkan sejak 2014 lalu, UU Keswa masih minim implementasi di masyarakat. Apalagi, tanpa perlu ada peraturan turunan dari UU No. 18 tersebut, masyarakat dengan kepercayaan kolektivis tetap memantau warganya yang terdiagnosis gangguan jiwa. Kembali ke gugusan pertanyaan sejauh apa sebuah aspek legal mampu menjangkau akar masyarakat yang bertindak berdasarkan asumsi mereka sendiri? Pada akhirnya, sudah hampir tiga tahun UU Keswa belum kunjung menjadi percepatan program Bebas Pasung.

Proses meneliti tugas akhir saya mengungkap ketidaktahuan akan UU Keswa di masyarakat, bahkan kader-kader Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial di daerah rawan pemasungan. Semua orang menyalahkan faktor ekonomi di permasalahan pemasungan, meski sesungguhnya faktor ekonomi adalah integral dari permasalahan sosial apapun. Mencermati dari satu aspek tersebut tidak akan membantu banyak dalam upaya kuratif jangka panjang. Analisis mendalam perlu dilakukan karena air yang Anda minum bukan hanya karena adanya rasa haus, tetapi juga cuaca yang panas membuat rasa haus menjadi muncul. “Rasa haus” dan “cuaca panas” tersebut adalah hal yang diperhatikan oleh para akademisi bidang sosial.

Sejak mengidentifikasi diri sebagai akademisi sosial, saya semakin bersemangat meneliti fenomena yang ada di masyarakat. Mulai dari penelitian pemasungan, anak jalanan, sampai penelitian napi lansia di lapas dan mendalami indigenous psychology. Semua aspek menuntut saya untuk memperhatikan dari sisi ‘sepatu’ masyarakat. Saya menyukai penelitian sosial dan terjun ke masyarakat. Saya beranggapan bahwa meneliti bukan soal menyimpulkan angka statistik dari kuesioner, atau meng-coding kategorisasi yang didapat dari verbatim. Meneliti adalah persoalan menggapai keabadian, seperti kebanyakan tulisan lainnya. Verba volent, scripta manent. Apa yang diucapkan akan terbang menguap, sementara yang tertulis akan tinggal dan tetap. Semua hal yang saya presentasikan ketika saya diundang sebagai pembicara di workshop dan seminar kemahasiswaan akan hilang di generasi berikutnya yang tidak bertemu saya. Namun, apa yang dikenang dan diperhatikan adalah karya ilmiah saya yang terpublikasi dan memberikan ilmu baru bagi para pembaca.

Lazimnya, setelah lulus para sarjana psikologi bisa dipetakan dalam tiga lajur: 1. Mengikuti ujian masuk profesi psikologi untuk mengejar gelar Psikolog; 2. Mendaftar di magister sains psikologi untuk belajar kajian teoretis ilmu psikologi; dan 3. Langsung bekerja di bagian HRD perusahaan, wujud peminatan di bidang Psikologi Industri dan Organisasi. Tetapi selalu ada anomali. Orang-orang yang menjalani panggilan hidup yang bagi orang awam tidak linier, namun ditekuninya karena rasa suka. Dalam kasus ini, saya dan minat saya di penelitian bidang kebijakan publik. Sangat sulit mencari wadah yang membuat pembelajar ini menyalurkan rasa haus akan penelitian sosial yang mendekatkan saya pada masyarakat, sekaligus bisa memberi dampak langsung karena dibaca oleh pemangku kepentingan di republik ini. Pilihan untuk bekerja di lembaga think-tank mulai muncul.

Lembaga think-tank di Indonesia cukup terbatas, sehingga mempersempit lingkup pencarian tentang hal tersebut di media daring. Nama Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG) menjadi opsi yang muncul karena ranah penelitian yang bersinggungan dengan kebijakan publik. Saat sudah lulus, meneliti bukan lagi soal memenuhi hobi, tetapi untuk menemukan wadah untuk berkembang. CIPG sebagai lembaga yang terlibat mulai dari grassroot, berempati pada fenomena sosial, dan menyertakan penelitinya dalam dualisme level: mikro dan makro membuat saya belajar banyak melalui lembaga ini.

Kedepannya, kita tidak bisa menampik kebutuhan akan psikolog dalam setiap kebijakan yang berimbas pada masyarakat. Kebijakan pemerintah, dalam segi apapun, merupakan runutan dari intervensi psikologis yang bahkan tidak disadari oleh pemangku kebijakan itu sendiri. Dalam ranah yang lebih luas, intervensi psikologi berdampak pada sejauhmana sebuah peraturan dapat menyentuh masyarakat tanpa menghakiminya. Kacamata prediksi perilaku individual dan kolektif ini hanya dimiliki oleh peneliti yang dapat merasai ‘sepatu’ masyarakat yang ditelitinya. Untuk itu, kajian publik perlu ditangani oleh orang-orang dari bidang keilmuan psikologi.

Peneliti CIPG, Ferzya, berbagi pandangannya soal pembangunan di Aceh dalam artikel di tribunnews.

ACEH telah melewati berbagai rentetan kelam hingga 2004 lalu, ketika tsunami menghilangkan 180.000 nyawa. Bencana yang terjadi di 150 km pesisir barat Aceh melumpuhkan sendi-sendi sosial dan ekonomi. Angka kemiskinan pada saat itu mencapai 28,69%. Selama empat tahun (2005-2008) tata kelola pemerintahan Aceh diambil alih oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR Aceh-Nias) untuk menstabilkan kembali kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Ketika mandatnya berakhir, BRR meninggalkan kemiskinan di Aceh pada angka 23,53%. Pada saat itu, angka ini setara dengan 959.700 warga yang berada pada dan di bawah garis kemiskinan.

Temuan terbaru oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh mencatat sebanyak 841.000 rakyat Aceh dinyatakan masuk dalam kategori miskin. Data ini menunjukkan sekitar 16% populasi tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan atau memilikipenghasilan rata-rata kurang dari 390.150 rupiah per bulan. Tingkat penggangguran masyarakat Aceh juga melebihi rata-rata Nasional, yakni pada angka 7,43% berbanding 6,14% pada level Nasional.

Baca artikel selengkapnya…..

 

 

 

From mobile apps to SMS, new communication technologies are offering hope for improved public service and increased citizens’ participation in government decision-making in Indonesia. But there are still pitfalls and challenges to overcome.

Improving public service delivery and quality remains a mounting challenge for the Indonesian government, especially at the subnational level. Initiatives such as Open Government and the increased use of information and communication technologies offers sources of new communication channels and hope for better governance.

One example of this type of innovation is LAPOR! (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat), the government’s official national complaint system at both national and subnational levels. Between June 2015 and February 2016, we investigated examples of the system’s use in Bojonegoro (East Java) and Indragiri Hulu (Riau Province), with both case studies providing some important lessons.

LAPOR was introduced in 2011 to enable citizens to file reports or complaints regarding public service delivery. Users may air their grievances through three channels: a website, text message (SMS), and a mobile application. After six years, LAPOR has 285, 444 users, and has registered more than 1.29 million complaints — 75.15% via SMS, 21.5% via the website, and 3.35% via the mobile application. The system has also integrated 87 government agencies or ministries, 44 state-owned enterprises, five regional governments, and 10 provinces.

To read full article click here

Sebuah Catatan Dari Sisi Sumber Daya Manusia

Mohammad Rinaldi

Latar Belakang

Riset adalah salah satu aspek yang bisa menjadi indikator kemajuan suatu negara. Banyak negaranegara di dunia yang kemajuannya berbanding lurus dengan kualitas riset negara tersebut. Salah satunya adalah Korea Selatan. Di tahun 1960-an kondisi Korea Selatan sebenarnya tidak jauh berbeda dengan Indonesia. Namun Korea Selatan kemudian tumbuh pesat meninggalkan Indonesia. Kini anggaran riset Korea Selatan sudah mencapai 4 persen dari PDB. Setelah itu di tahun 1980-an muncul Tiongkok yang melesat tumbuh meninggalkan Indonesia. Padahal kondisi Tiongkok sebelum 1985 jauh di bawah Indonesia. Kemajuan kedua negara tersebut memiliki dua kesamaan: Alokasi rasio dana riset yang besar terhadap PDB. Dari tingkat pusat, dana riset adalah salah satu dari banyak hambatan riset di tanah air. Di Indonesia saat ini, riset bisa dikatakan masih jauh dari kata Ideal. Alokasi dana riset Indonesia saat ini masih belum mencapai 1 persen, atau sekitar 0,08 persen dari PDB.

Dari dana itupun sebagian besarnya adalah untuk operasional dan belanja pegawai, hanya sebagian kecil dialokasikan untuk riset. Sebagai contoh di tahun 2016 , pagu anggaran kemristekdikti adalah Rp 40,63 triliun. Dari jumlah tersebut 97 % dialokasikan untuk pos pendidikan yang terdiri dari beasiswa Mahasiswa, beasiswa dosen, BOPTN, sarana dan prasarana, PNBP, dan gaji tunjangan dosen, guru besar, dan pegawai. Dari postur yang ada kemudian bisa dilihat bahwa riset masih mendapat porsi yang sangat kecil dari anggaran (http://ristekdikti.go.id/informasi-publik/laporan-keuangan/). Itu adalah data untuk riset secara umum, jika dikerucutkan lagi ke riset ilmu sosial maka dengan asumsi sebagian besar dana riset diperuntukkan untuk riset-riset teknologi dan untuk tujuan riset terapan maka porsi untuk riset sosial tentu jauh lebih kecil lagi.

UNESCO merekomendasikan idealnya rasio anggaran adalah dua persen dari PDB. Bandingkan dengan India dan Cina yang anggaran dana risetnya mencapai 1.9 persen dan 1.2 persen dari PDB. Tidak heran kemudian dalam hal riset Indonesia mengalami ketertinggalan bahkan dibandingkan negara tetangga seperti Singapura, Thailand, Malaysia dan negara berkembang seperti Bangladesh dan Nigeria (Suryadarma, et.al, 2011). Terkait pendanaan, masalah yang juga perlu mendapat perhatian juga diantaranya adalah infrastruktur pendanaan dan pengelolaan dana. Saat ini permasalahan mengenai infrastruktur pendanaan sedikit demi sedikit mulai diurai dengan dibentuknya lembaga pengelola dana penelitian. Selain pendanaan masalah lain adalah tidak adanya rencana jangka panjang, terpusat, dan berkesinambungan terkait riset di Indonesia. Akibatnya adalah para peneliti cenderung terkotak kotak dengan aktivitas riset mereka masing masing. Hal tersebut terlihat dari temuan lapangan dalam penelitian GDN “Reforming Research In Indonesia: Policies and Practices” pada tahun 2015 yang dilakukan di lima perguruan tinggi negeri di Indonesia. Polarisasi yang sangat mencolok terdapat pada aktivitas riset di PTN yang terdapat di Pulau Jawa dan daerah di luar Pulau Jawa. Selain terkotak kotak, peneliti juga tidak mempunyai rencana jangka panjang penelitian. Dampak hal tersebut adalah riset yang dilakukan banyak memiliki kemiripan (Kompas 2 Desember 2014) cenderung menjadi rutinitas biasa, jangka pendek, praktis dan tidak menjawab persoalan utama di lapangan. Riset jangka panjang kemudian diperlukan untuk menghasilkan terobosan dan solusi jangka panjang.

Ilmu sosial seharusnya menjadi panglima dalam riset berbagai macam bidang, termasuk unsur penerapan inovasi dan teknologi.Karena implementasi inovasi dan teknologi sangat bergantung perilaku manusianya. (Kompas Cetak, 21 Juni 2016) Rendahnya kepedulian terhadap penelitian adalah wujud dari kurangnya pemahaman terhadap pentingnya penelitian. Sayangnya rendahnya kepedulian terhadap penelitian tidak hanya datang dari sisi pembuat kebijakan (sisi struktural) tapi juga dari sisi manusianya (sisi kultural). Hal tersebut ditandai oleh rendahnya ouput penelitian sosial di Indonesia, rendahnya pemahaman terhadap jurnal terindeks dan rendahnya mobilitas sosial peneliti.

Perubahan sosial masyarakat berjalan sangat cepat, dinamis dan kompleks. Ini menjadi tantangan bagi penelitian sosial untuk menjelaskan bagaimana perubahan sosial tersebut, serta memberikan solusi atas fenomena-fenomena sosial yang terjadi. Kesadaran akan pentingnya riset sosial belakangan memang mulai muncul. Hal tersebut contohnya tercermin dari mulai dirintisnya riset frontier dan jangka panjang bidang ilmu sosial.

Hambatan SDM dalam Pengembangan Riset Sosial di Indonesia

Diantara negara negara tetangganya Indonesia merupakan negara dengan produktivitas riset sosial yang tergolong rendah. Indonesia merupakan penyumbang terkecil dalam literatur internasional di antara negara-negara besar ASEAN lainnya, seperti Filipina, Malaysia, Singapura dan Thailand (Hadiz, 2016). Hal ini membuat Indonesia tidak dapat secara efektif berbicara tentang dirinya sendiri karena perspektif yang ada tentang Indonesia datang dari pihak luar. Sampai sekarang karya-karya utama tentang Indonesia yang menjadi panutan atau rujukan Internasional dilakukan oleh orang-orang asing (Hadiz, 2016).

Rendahnya output riset sosial ini selain karena masalah pendanaan juga tidak terlepas kualitas sumber daya manusia. Secara struktural dari sisi kuantitas misalnya, rasio dosen-mahasiswa yang tidak ideal di perguruan tinggi menjadikan dosen yang juga merangkap sebagai peneliti dibebankan dengan beban administrasi berupa jam pengajaran. Berdasarkan data yang diperoleh dari riset GDN ditemukan bahwa jam mengajar yang tinggi dibebankan juga kepada peneliti muda yang diharapkan bisa melakukan penelitian. Padahal dengan beban mengajar yang tinggi, produktivitas penulisan akan menurun karena waktu yang ada tersita urusan administrasi.

Masalah beban pengajaran juga terkait dengan tidak adanya jenjang karier dan pembatasan yang jelas antara dosen dan peneliti. Berdasarkan pengamatan lapangan di beberapa Universitas di Indonesia, hampir tidak ditemukan posisi peneliti tetap yang murni hanya melakukan penelitian. Biasanya peneliti tetap adalah juga seorang staff pengajar. Adapun posisi peneliti yang bukan staff pengajar biasanya adalah posisi tidak tetap dengan ketidakjelasan batas waktu, jenjang karier, dan insentif . Hal ini juga yang kemudian menjelaskan rendahnya minat untuk menjadi peneliti di golongan usia muda di Universitas. Peneliti yang menginginkan posisi tetap dengan jenjang karier yang jelas umumnya beralih ke korporat atau konsultan dan melakukan riset praktis untuk memenuhi kebutuhan pasar.

Sementara itu dari sisi kultural hambatan pengembangan riset sosial datang dari pola pikir sumber daya manusia nya. Bertahun-tahun Indonesia dikuasai oleh pemerintahan otoriter membuat pola pikir riset kurang berkembang dan peneliti cenderung berpikir statis. Hal ini karena rezim pemerintahan sebelumnya cenderung menumpulkan kemampuan berpikir kritis dan mengekang kebebasan. Tidak ada kebebasan berpikir dan berpendapat menciptakan pola pikir insuler dan birokratis (Hadiz, 2016). Padahal, pemecahan masalah sosial, seperti kemiskinan dan pengangguran, memerlukan penelitian agar pembangunan bangsa dapat tercapai. Namun, penelitian sosial harus independen dan berdasarkan sikap kritis (Hadiz dalam Kompas, 18 September 2014). Hal ini yang kemudian menciptakan SDM riset yang bercirikan birokratik, insuler, inward looking dan tidak kritis.

Peluang dan Solusi

Kini seiring meningkatnya tuntutan agar riset kembali mendapat perhatian, banyak peluang yang bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan SDM riset di tanah air. Beberapa peluang yang bisa dimanfaatkan tersebut antara lain melimpahnya jumlah penduduk usia produktif (bonus demografi), ketersediaan infrastruktur pendanaan riset dan pendidikan.

Dengan peluang tersebut jumlah penduduk dengan kualifikasi ideal yang dibutuhkan akan meningkat. Adapun jaringan dan pengalaman riset yang diperoleh dari studi di luar negeri juga akan meningkatkan kualitas riset di tanah air. Paparan lingkungan internasional yang diperoleh dari pendidikan di luar negeri akan membangun mindset global yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas riset.

Dari sisi pembuat kebijakan, Pemerintah harus bisa menangkap peluang ini dengan mempersiapkan dana, kebijakan dan infrastruktur yang menunjang dan dapat menarik calon peneliti untuk berkarier sebagai peneliti di institusi perguruan tinggi. Institusi juga seharusnya bisa mempersiapkan diri dengan memperbaiki sistem rekrutmen dan menyediakan jenjang karier penelitian yang terpisah dari pengajaran, sehingga peneliti bisa terlibat secara penuh untuk kegiatan penelitan dan target jumlah peneliti 200.000 orang pada tahun 2030 bisa tercapai (Kompas 19 Oktober 2013).

 

Daftar Pustaka

Suryadarma, D., Pomeroy, J.and Tanuwidjaja, S, 2011, Economic Factors Underpinning Constraints in Indonesia’s Knowledge Sector, Ausaid, Jakarta (http://dfat.gov.au/about-us/publications/Documents/indoks2-economic-incentives.pdf)

Achwan, R.(2010). Ilmu Sosial di Indonesia: Peluang, Persoalan, dan Tantangan. Jurnal Masyarakat dan Budaya Edisi Khusus, Jakarta: LIPI

Hadiz, Vedi (2016). Ilmu Sosial dalam Konteks Otoritarianisme, Demokrasi, dan Tuntutan Pasar. Ilmu Sosial: Perkembangan dan Tantangan di Indonesia. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia

Rakhmani, Inaya dan Fajri Siregar. (2016). Reforming Research in Indonesia: Policies and Practices. Working Paper. Kompas, 2 Desember 2014

Kompas, 19 Oktober 2013 Kompas, 21 Juni 2016 Kompas, 27 Februari 2015 Kompas, 18 September 2014

http://mediaindonesia.com/news/read/58597/pendanaan-riset-diperbaiki/2016-07-28

Riset 1,5% PDB Menuju Indonesia Hebat

http://www.antaranews.com/berita/455335/kepala-lipi-anggaran-riset-mutlak-harus-naik

http://www.antaranews.com/berita/578384/menristekdikti-prihatin-anggaran-risetminim?utm_source=fly&utm_medium=related&utm_campaign=news http://lipi.go.id/lipimedia/penelitian-sosial-jangka-panjang-dirintis/15748

Postur Anggaran 2016

http://lipi.go.id/lipimedia/single/menggugat-anggaran-riset/12341

Riset 1,5% PDB Menuju Indonesia Hebat

Dukungan Pemerintah RI dalam “Menyambut Masa Emas Riset Indonesia”