Author: CIPG

We are looking for candidates to fill in the role of our Executive Director. If you believe that you can direct, manage, lead and light up the spirit of a dynamic think tank, tell us. The ideal candidate will have:

  • a Bachelor degree with at least six years of work experience OR
  • a Master’s degree with at least four years of work experience OR
  • a Ph.D. with experience in a managerial role
  • At least two years of experience in doing research
  • Good understanding of research methodology
  • General experience in managerial role
  • Good ties or experience working with Government of Indonesia (central or local), the knowledge sector (higher education institutions, public research institutions) and civil society (local and international).
  • Great capacity to collaborate and deal with a variety of stakeholders
  • Be maximum of 37 years old by 3 September 2017

How to Apply

  • Carefully read the assignment* on our website
  • Write an essay on why you are eager to lead a think tank. Outline your ideas on CIPG’s organisational development. Include your individual future plans within the essay. Your essay should be between 800 (min) – 1000 (max) words
  • Outline your ideas in the essay into a PowerPoint presentation. Elaborate your overall development plan, including annual performance indicators in trying to achieve the organisation’s objectives. This should include the possible number of research, key research areas, potential funders and the research topics themselves.
  • Submit your CV and CIPG Bio**

Important

  • Assignments, CV and Bio should be returned before Sunday, 3 September 2017, 23:59 WIB to office@cipg.or.id
  • Submission of essay and PowerPoint is the first stage of the selection process. Shortlisted candidates will be interviewed within the second week of September 2017
  • Successful candidate will commence the work in January 2018 after a tentative apprenticeship
  • The post is open for Indonesian nationals only
  • We encourage both female and male applicants
  • Informal inquiries may be made to the same address. Only shortlisted candidates will be notified

*Download assignment here

*Download CIPG Bio here

Oleh Wirawan Agahari

Pemerintah Indonesia di era Presiden Joko Widodo memiliki sebuah visi besar dalam sektor ekonomi digital. Bagaimana tidak, Jokowi menargetkan Indonesia untuk menjadi kekuatan ekonomi digital terbesar di ASEAN pada 2020, dengan proyeksi nilai transaksi e-commerce mencapai 130 juta US Dollar pada tahun 2020. Meskipun visi ini terkesan ambisius, namun Pemerintah memiliki dasar yang kuat dalam mencanangkan target ini. Salah satu alasan yang kuat adalah melihat fakta bahwa perilaku masyarakat Indonesia sangat berorientasi digital. Data dari Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) serta We Are Social menyebutkan bahwa pengguna internet Indonesia berada di kisaran 52%, dan sebagian besar diantaranya mengakses internet secara mobile selama 4 jam per hari. Lebih jauh, saat ini terdapat 370 juta kartu SIM aktif di Indonesia, jauh lebih besar dari populasi Indonesia yang sudah hampir mencapai 270 juta penduduk.

Banyak faktor yang mendorong perkembangan dinamika digital di Indonesia, namun setidaknya dapat dibagi dalam dua perspektif: industri dan konten. Dari sisi industri, terlihat bahwa operator telekomunikasi berlomba-lomba membangun infrastruktur secara masif, mulai dari jaringan 2G, 3G, hingga 4G. Tidak hanya itu, terjadi persaingan antar operator yang cenderung tidak sehat dan menimbulkan perang tarif, dimana operator menurunkan harga serendah-rendahnya untuk menaikkan utilisasi jaringan mereka. Hal ini juga makin diperkuat oleh menjamurnya smartphone murah yang sesuai dengan daya beli masyarakat menengah ke bawah. Walaupun perang tarif berdampak buruk bagi industri telekomunikasi, tapi dampaknya terhadap masyarakat sangat terasa, dimana telekomunikasi kini tidak lagi dianggap sebagai barang mahal. Sedangkan dari sisi konten, menggeliatnya penggunaan media sosial seperti Facebook dan Twitter serta munculnya aplikasi chat seperti BlackBerry Messenger (BBM) dan WhatsApp menjadi pendorong utama penetrasi data di Indonesia.

Meskipun perilaku digital masyarakat Indonesia menunjukkan tren yang meningkat, faktanya infrastruktur telekomunikasi di Indonesia belum terbangun secara merata. Pembangunan infrastruktur yang masif hanya terlihat di kawasan Jawa dan Sumatera, sedangkan di kawasan timur Indonesia infrastruktur telekomunikasi yang ada masih jauh dari memadai. Akibatnya jelas, kesenjangan digital sangat nyata terjadi di Indonesia. APJII mencatat bahwa 70 juta pengguna internet Indonesia berpusat di pulau Jawa, Sumatera, dan Bali. Sedangkan total semua pengguna internet di Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua hanya sebesar 5.9 juta. Fakta ini pun juga terlihat dari posisi Indonesia di sejumlah index yang dikeluarkan berbagai lembaga, seperti Networked Readiness Index (NRI) dan GSMA Mobile Connectivity Index. Posisi Indonesia masih kalah jauh bahkan bila dibandingkan oleh negara-negara ASEAN seperti Malaysia dan Thailand.

Kesenjangan digital yang nyata di Indonesia (Sumber: Opensignal.com)

Tren Ekonomi Digital di Indonesia

Terlepas dari pembangunan infrastruktur yang belum merata, industri ekonomi digital di Indonesia bisa dibilang sangat menggeliat. Hal ini ditandai dengan tumbuh pesatnya berbagai perusahaan rintisan (start-up) yang berbasis aplikasi. Data dari situs startupranking.com mencatat bahwa saat ini terdapat 1463 start-up di Indonesia. Angka ini menempatkan Indonesia sebagai negara dengan jumlah start-up terbesar ketiga di dunia, hanya kalah dari Amerika Serikat dan India. Menariknya, tren pertumbuhan start-up ini dipelopori oleh para generasi muda yang memiliki semangat sociopreneurship, yakni bagaimana mereka dapat menyelesaikan berbagai masalah yang ada di masyarakat serta memberikan dampak yang signifikan lewat medium teknologi. Salah satu contohnya adalah bagaimana Nadiem Makarim mendirikan Go-Jek untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan moda transportasi ojek yang cepat dan dapat diandalkan. Contoh lain adalah William Tanuwijaya, CEO Tokopedia yang awalnya punya visi untuk mempermudah siapapun agar dapat memulai bisnis mereka sendiri lewat medium internet.

Ekonomi digital memang memiliki dampak yang signifikan terhadap pembangunan di Indonesia. Laporan dari Oxford Economics (2016) menyebutkan bahwa keberadaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan jumlah lapangan kerja di Indonesia. Secara khusus, setiap 1 persen peningkatan penetrasi mobile diproyeksikan menyumbang tambahan 640 juta US Dollar kepada PDB Indonesia serta membuka 10.700 lapangan kerja baru pada tahun 2020. Kontribusi sektor TIK makin terasa signifikan terhadap PDB Indonesia, mengingat sektor TIK menyumbang 7.2 persen dari total PDB Indonesia. Walaupun angka ini masih jauh dibandingkan sektor lain, namun sektor TIK mengalami pertumbuhan sekitar 10 persen yang merupakan pertumbuhan terbesar dibandingkan sektor lain. Pertumbuhan ini pun juga jauh lebih besar dibandingkan pertumbuhan rata-rata PDB nasional yang hanya 5 persen. Maka tidak mengherankan jika pemerintah Indonesia menaruh perhatian yang besar terhadap sektor ekonomi digital.

Lantas, apa saja tren pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia?

Baca artikel lengkap di sini

Pertama kali diterbitkan pada portal Kumparan(dot)com

Oleh: Klara Esti

Televisi mengudara dengan frekuensi milik publik. Karena itu, sejatinya warga berhak menggunakan, menikmati, dan mendapatkan manfaat dari frekuensi. Kelahiran Rapotivi pun tidak lepas dari semangat ini. Ia dirancang menjadi alat pengaduan yang memungkinkan penonton menyuarakan keprihatinan mereka mengenai kualitas konten televisi. Dalam konteks lebih luas, Rapotivi bisa menjadi model pengembangan rating alternatif yang lebih terbuka dan partisipatoris.

Sejak diluncurkan pada 21 Februari 2015, terdapat 3473 pengguna yang terdaftar di lokadata Rapotivi (hingga 21 Februari 2017). Dari jumlah itu, ada 411 pengguna yang pernah menyampaikan aduan lewat Rapotivi. Jumlah aduan yang masuk pun cenderung menurun di tiap semester. Dalam enam bulan terakhir (22 Agustus 2016-21 Februari 2017) hanya ada 77 pengguna yang menyampaikan 195 aduan ke Rapotivi.

Aduan 4 semester

Sepanjang Maret lalu, survei daring pengguna Rapotivi telah digelar.[1] Sebanyak 71 pengguna Rapotivi berpartisipasi dalam survei ini. Dari jumlah itu, 35 di antaranya menggunakan Rapotivi di Android, sedangkan sisanya mengakses Rapotivi melalui laman http://www.rapotivi.org/. Kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi seksual merupakan tiga isu besar yang paling memprihatinkan responden.

Isu

Lebih dari separuh responden (66%) mengaku mau menggunakan Rapotivi karena mereka menginginkan tayangan TV yang lebih baik. Sebanyak 26% menggunakan Rapotivi karena ingin menyalurkan kritik ke stasiun TV. Sangat sedikit yang menggunakan Rapotivi karena ikut ajakan teman atau tertarik dengan imbalan. Tampak jelas bahwa pengguna Rapotivi sungguh berharap aspirasi yang mereka sampaikan melalui Rapotivi bermuara pada perbaikan kualitas tayangan TV. Selama dua tahun Rapotivi hadir, sudahkah harapan itu terwujud?

Menggunakan

Saat ditanya apakah mereka merasa bahwa aduan yang mereka sampaikan lewat Rapotivi berdampak terhadap isi TV, sebagian besar merasa ragu. Ini tampak dari jawaban yang jatuh di kategori “Agak setuju” dan “Kurang setuju”. Bahkan ada sembilan orang yang menyatakan “Sangat tidak setuju”. Dengan kata lain, mayoritas responden merasa bahwa aduan yang mereka sampaikan lewat Rapotivi tidak berdampak pada perbaikan kualitas tayangan TV.

Aduan

Kami pun mengirimkan pertanyaan lanjutan untuk mengetahui alasan mereka yang menjawab “Sangat tidak setuju”. Ada yang merasa frustrasi karena sudah berkali-kali mengadu lewat Rapotivi, tapi masih juga mendapati banyak adegan marah, menipu, merencanakan sesuatu yang buruk dalam tayangan berklasifikasi R/BO (Remaja/Bimbingan Orangtua). Juga ada yang geram lantaran sudah berulang kali melaporkan tayangan Mars Perindo lewat Rapotivi, namun tayangan itu tetap ada. Ia merasa KPI maupun lembaga pemerintah tak sanggup menindak pelanggaran tersebut. Cerita pengalaman pengguna Rapotivi tersebut memantik rasa penasaran kami: Adakah yang punya pengalaman serupa ketika berhadapan dengan TV? Kami sangat senang jika ada yang bersedia berbagi tentang pengalamannya menonton TV.


[1] CIPG dan tim Rapotivi menyebarkan survei kepada pengguna Rapotivi melalui surel, akun Facebook dan akun Twitter Rapotivi, Remotivi, maupun CIPG, laman CIPG, dan pop up di aplikasi Rapotivi Android maupun laman Rapotivi. Surel pengingat untuk mengisi survei dikirimkan secara berkala dalam dua minggu terakhir periode survei. Sayangnya, periode survei berakhir, hanya 71 orang yang mengisi survei. Dari jumlah ini, 24 di antaranya memilih mengisi sebagai Anonim (tanpa nama).

Research Period: April – May 2016

CIPG and National Democratic Institute is conducting a research on the implementation of open government and open data in three cities; Tangerang, Mojokerto, and Pontianak. This research questions how Open Government and Open Data is adopted and implemented, as well as the enabling factors of the transformation process.

This study also seeks to understand the sustainability aspects of open government and stakeholder involvement within the program. Through this research, we hope to give valuable input to national and local government on optimizing Open Government Indonesia.

Researchers: Fajri Siregar, Mona Luthfina Usmani, Leonardus K. Nugraha, Wirawan Agahari

Research Period: April – May

Indonesia boasts plenty of alternative energy resources. However, Indonesia’s energy consumption is still dominated by fossil fuel. A larger movement is therefore needed to articulate the need to move away or decouple from conventional energy production methods. A critical mapping is important to understand the landscape of the movement to end fossil fuel, as well as the dynamics and power relations amongst stakeholders in Indonesia

The purpose of this study is to map the strategic action to take in promoting the anti-fossil based movement. This study will identify actors, media and also events which can act as a campaign drivers to create a massive and effective narrative as a refusal on fossil-based fuel. In the end, this research will provide recommendations about stakeholders, campaign strategy including media engagement trend, and potential base of the movement to end fossil fuel in Indonesia

Researchers: Fajri Siregar, Ferzya Farhan, Natasha Hassan Attamimi

Research Period: April – May 2017

This research explores the presence of creative hubs in Indonesia (Makerspace, Coworking space, creative spaces). The increasing number of creative hubs needs to be met by an enhanced understanding of their existence. This early study aims to identify the vision, practices, and challenges faced by these hubs.

This survey will use an online survey to explore the potential space in which creative spaces can grow in Indonesia. By doing so, we hope to assist the creative hubs in improving their management and networking capacities in order to achieve their vision.

Researchers: Fajri Siregar, Daya Sudrajat

Innovation Outlook: Memetakan Potensi dan Tantangan Ekonomi Digital di Indonesia

Oleh: Wirawan Agahari, Leonardus Kristianto Nugraha, Mona Luthfina Usmani

Indonesia kini telah berada dalam masa transisi menuju era digital. Hal ini terlihat dari studi oleh We Are Social (2017) yang menyebutkan bahwa 51 persen masyarakat Indonesia telah memiliki akses ke internet, walaupun masih berpusat di pulau Jawa. Selain itu, penetrasi smartphone telah mencapai 47 persen dengan penggunaannya berkisar antara media sosial, hiburan, dan berita. Statistik ini memperlihatkan peluang yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia, terutama di sektor digital. Berbagai faktor dapat berperan penting sebagai pendorong, antara lain kualitas jaringan telekomunikasi di Indonesia yang semakin baik, munculnya sistemoperasi Android yang mendorong pertumbuhan aplikasi buatan dalam negeri, serta menjamurnya smartphone murah yang makin terjangkau olehmasyarakat Indonesia.

Potensi ekonomi digital di Indonesia pun semakin terlihat ketika banyak generasi muda yang terinspirasi dari kesuksesan Go-Jek, Traveloka, dan Tokopedia untuk berbondong-bondong merintis startup digital. Pemerintah pun kini semakin menunjukkan komitmen mendukung ekosistem ekonomi digital dengan meluncurkan berbagai program, seperti satu juta domain .id gratis, gerakan 1000 startup digital, serta peluncuran paket kebijakan ekonomi ke-14 tentang e-commerce. Hal ini merupakan sesuatu yang positif, karena berbagai startup tersebut dapat berperan sebagai duta investasi Indonesia di hadapan investor asing sekaligus membuat Indonesia berpeluang menjadi salah satu kekuatan ekonomi kreatif dunia seperti yang diproyeksikan oleh Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf).

Terlepas dari segala potensi ini, tentunya ada berbagai tantangan yang harus dihadapi untuk mewujudkan ekosistem ekonomi digital yang berkualitas. Salah satunya adalah dari sisi regulasi, terutama bagaimana memformulasikan regulasi yang adaptif terlepas dari fakta bahwa regulasi selalu terlambat menyikapi fenomena yang dinamis. Kasus regulasi pelarangan transportasi online yang hanya bertahan satu hari adalah contoh nyatanya. Masalah lainnya adalah tantangan dalam menyediakan SDM berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan industri digital. Hal ini penting karena untuk menghasilkan produk-produk yang dapat bersaing secara global maupun lokal dibutuhkan SDM yang kompeten, yang sayangnya jumlahnya belum mencukupi. Terakhir, masalah seputar konten Over-the-Top (OTT) juga perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah, terutama terkait langkah-langkah untuk membantu OTT lokal agar dapat bersaing dengan OTT asing.

 

Aldani Putri Wijayanti | Pemagang | CIPG

“Pada kehidupan sehari-hari, kita membentuk ide tentang orang lain dan tentang situasi sosial. Kita menginterpretasikan perilaku orang lain dan memprediksikan apa yang akan mereka lakukan apabila menghadapi sebuah situasi tertentu.”

-Fritz Heider (1958), Psikolog

 

Mempelajari psikologi berarti berusaha merasai ‘sepatu’ orang lain, menjadi diri yang penuh empati. Setidaknya itulah esensi dari empat tahun studi saya di psikologi. Memahami fenomena secara utuh, lengkap dengan konteksnya. Meskipun diketahui ada banyak faktor yang dapat memengaruhi perilaku, kita tidak tahu apakah perilaku tersebut juga akan muncul dalam konteks yang berbeda. Tidak ada pendeskripsian absolut tentang prediksi satu orang, terlebih jika menyangkut kelompok. Tak ayal, saya sering menolak jika diminta membaca karakter orang yang baru saya temui. Alih-alih menuruti kehendak mereka untuk ‘diramal’, saya justru berbicara tentang minat saya di dunia penelitian kualitatif dan politik internasional lewat simulasi sidang PBB yang sering saya ikuti.

Minat tidak hanya datang begitu saja. Dalam psikologi, minat dan hal-hal yang kita tekuni dengan sungguh-sungguh akan menuntun kita ke aktivitas sosial yang krusial di masa mendatang. Demikian juga dengan perjalanan memaknai minat diri pribadi. Saya menemukan irisan dari psikologi, penelitian, dan politik internasional. Ketiganya berada dalam spektrum memposisikan diri, kembali ke hal yang elementer: Merasai ‘sepatu’ orang lain. “Kenapa seorang anak bisa bertingkah agresif?” “Mengapa orang-orang memiliki altruisme yang tinggi?” “Bagaimana harus bernegosiasi terhadap penolakan suatu negara?”. Ragam pertanyaan itu berusaha saya jawab selama melibatkan diri di ranah penelitian psikologi dan simulasi sidang PBB.

Minat akan kebijakan dan pembuatan regulasi bertunas ketika saya mengikuti perumusan RUU Kesehatan Jiwa (Keswa) di UI pada tahun 2013 silam. Kala itu saya masih mahasiswa tahun pertama. Mencermati setiap pasal dan ayat yang terdapat dalam RUU tersebut membuat saya berkontemplasi, “Bisakah RUU Keswa ini menjadi eskalasi penghapusan stigma di kalangan penderita gangguan jiwa yang sudah terlanjur masif di negeri ini?”

Setahun kemudian, Juli 2014, UU Keswa disahkan. Secara ringkas, selain menegaskan terminologi yang berkaitan dengan gangguan jiwa, UU Keswa turut memberi arahan tentang upaya promotif, kuratif, preventif, dan rehabilitatif dalam menindaklanjuti perlakuan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Minat saya kembali tumbuh untuk melihat seberapa jauh implementasi UU tersebut di kalangan masyakarat, khususnya dalam Program Bebas Pasung yang dikawal oleh Kementerian Kesehatan.

Pergerakan menuju Indonesia Bebas Pasung 2019 adalah upaya yang kontinu. Meski sporadis, tiap pemerintah daerah pasti mengupayakan yang terbaik untuk melepas belenggu stigma dan keterbatasan gerak bagi para ODGJ, Orang Dengan Skizofrenia (ODS), maupun yang dipasung karena kesalahpahaman masyarakat memperlakukan orang dengan keterbelakangan mental. Kendati telah disahkan sejak 2014 lalu, UU Keswa masih minim implementasi di masyarakat. Apalagi, tanpa perlu ada peraturan turunan dari UU No. 18 tersebut, masyarakat dengan kepercayaan kolektivis tetap memantau warganya yang terdiagnosis gangguan jiwa. Kembali ke gugusan pertanyaan sejauh apa sebuah aspek legal mampu menjangkau akar masyarakat yang bertindak berdasarkan asumsi mereka sendiri? Pada akhirnya, sudah hampir tiga tahun UU Keswa belum kunjung menjadi percepatan program Bebas Pasung.

Proses meneliti tugas akhir saya mengungkap ketidaktahuan akan UU Keswa di masyarakat, bahkan kader-kader Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial di daerah rawan pemasungan. Semua orang menyalahkan faktor ekonomi di permasalahan pemasungan, meski sesungguhnya faktor ekonomi adalah integral dari permasalahan sosial apapun. Mencermati dari satu aspek tersebut tidak akan membantu banyak dalam upaya kuratif jangka panjang. Analisis mendalam perlu dilakukan karena air yang Anda minum bukan hanya karena adanya rasa haus, tetapi juga cuaca yang panas membuat rasa haus menjadi muncul. “Rasa haus” dan “cuaca panas” tersebut adalah hal yang diperhatikan oleh para akademisi bidang sosial.

Sejak mengidentifikasi diri sebagai akademisi sosial, saya semakin bersemangat meneliti fenomena yang ada di masyarakat. Mulai dari penelitian pemasungan, anak jalanan, sampai penelitian napi lansia di lapas dan mendalami indigenous psychology. Semua aspek menuntut saya untuk memperhatikan dari sisi ‘sepatu’ masyarakat. Saya menyukai penelitian sosial dan terjun ke masyarakat. Saya beranggapan bahwa meneliti bukan soal menyimpulkan angka statistik dari kuesioner, atau meng-coding kategorisasi yang didapat dari verbatim. Meneliti adalah persoalan menggapai keabadian, seperti kebanyakan tulisan lainnya. Verba volent, scripta manent. Apa yang diucapkan akan terbang menguap, sementara yang tertulis akan tinggal dan tetap. Semua hal yang saya presentasikan ketika saya diundang sebagai pembicara di workshop dan seminar kemahasiswaan akan hilang di generasi berikutnya yang tidak bertemu saya. Namun, apa yang dikenang dan diperhatikan adalah karya ilmiah saya yang terpublikasi dan memberikan ilmu baru bagi para pembaca.

Lazimnya, setelah lulus para sarjana psikologi bisa dipetakan dalam tiga lajur: 1. Mengikuti ujian masuk profesi psikologi untuk mengejar gelar Psikolog; 2. Mendaftar di magister sains psikologi untuk belajar kajian teoretis ilmu psikologi; dan 3. Langsung bekerja di bagian HRD perusahaan, wujud peminatan di bidang Psikologi Industri dan Organisasi. Tetapi selalu ada anomali. Orang-orang yang menjalani panggilan hidup yang bagi orang awam tidak linier, namun ditekuninya karena rasa suka. Dalam kasus ini, saya dan minat saya di penelitian bidang kebijakan publik. Sangat sulit mencari wadah yang membuat pembelajar ini menyalurkan rasa haus akan penelitian sosial yang mendekatkan saya pada masyarakat, sekaligus bisa memberi dampak langsung karena dibaca oleh pemangku kepentingan di republik ini. Pilihan untuk bekerja di lembaga think-tank mulai muncul.

Lembaga think-tank di Indonesia cukup terbatas, sehingga mempersempit lingkup pencarian tentang hal tersebut di media daring. Nama Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG) menjadi opsi yang muncul karena ranah penelitian yang bersinggungan dengan kebijakan publik. Saat sudah lulus, meneliti bukan lagi soal memenuhi hobi, tetapi untuk menemukan wadah untuk berkembang. CIPG sebagai lembaga yang terlibat mulai dari grassroot, berempati pada fenomena sosial, dan menyertakan penelitinya dalam dualisme level: mikro dan makro membuat saya belajar banyak melalui lembaga ini.

Kedepannya, kita tidak bisa menampik kebutuhan akan psikolog dalam setiap kebijakan yang berimbas pada masyarakat. Kebijakan pemerintah, dalam segi apapun, merupakan runutan dari intervensi psikologis yang bahkan tidak disadari oleh pemangku kebijakan itu sendiri. Dalam ranah yang lebih luas, intervensi psikologi berdampak pada sejauhmana sebuah peraturan dapat menyentuh masyarakat tanpa menghakiminya. Kacamata prediksi perilaku individual dan kolektif ini hanya dimiliki oleh peneliti yang dapat merasai ‘sepatu’ masyarakat yang ditelitinya. Untuk itu, kajian publik perlu ditangani oleh orang-orang dari bidang keilmuan psikologi.

Commissioned by: Global Partners Digital

Author: Leonardus K. Nugraha and Dinita A. Putri

According to Internet Live Stats, Indonesia has 53,236,179 internet users – the 12th largest population of active internet users in the world. In terms of social media activities, Indonesia is considered highly connected and active. Today, Indonesia has the 4th largest Facebook user base and the 5th largest Twitter user base in the world. Combined with the growth of the e-commerce market, these numbers alone are sufficient to highlight the importance of ICT sector in Indonesia.

A growing reliance on ICTs also poses an increase in risk – evoking the old truism that technology can be both enabling and threatening. Having a comprehensive system that protects both users and information is therefore important. However, governing the cyber world can be perplexing. Based on the data from Ministry of Communication and Informatics, there have been 36.6 million attacks on internet networks in Indonesia in just the past three years. This vulnerability is caused by several issues hindering the ideal practice of cyber governance, such as a lack of coordination between actors in cybersecurity. The unprecedented freedom of information and data raises the question of who will be responsible for governing it and protecting the safety of citizens.

Mapping the Cyber Policy Landscape: Indonesia was carried out from May 2016 – August 2016. The purpose of this study is to map the cyber policy landscape in Indonesia. This will cover the relevant actors, interactions between actors, existing regulations and the interrelation between regulations.

Download report here: Mapping the Cyber Policy Landscape

Original article can be accessed here

You can listen to an interview between Globar Partners Digital and Leonardus below:

Research Period: February-May 2017

Social media has recently become a phenomenon in Indonesia. With rapid growth and approximately more than 100 million active social media users, it has become an attractive market not only for global brands but also politicians, celebrities and government. They use social media for many purposes including advertising, promotion and political purposes.

One of many ways to spread words and generate online conversation in social media is through buzzer. There is currently no rigid definition of buzzer.  One of the common definitions is someone with a twitter and thousands of followers who is paid to tweet.  Although the definition still fluid,  Buzzer has been considered as important part in driving online discourse in Indonesia. Due to this matter, there is still many questions regarding the definition of buzzer and how buzzer really works.

Toward qualitative and quantitative approaches, this research aims to understand the definition, origin of buzzer and how buzzer influences public opinion in Indonesia, specifically in the context of industry and politics.

Researchers: Mohammad Rinaldi Camil,  Natasha Hassan Attamimi, Klara Esti